JAKARTA: Kementerian Keuangan menilai Pemprov DKI Jakarta mesti menanggung beban subsidi tiket mass rapid transit (MRT) untuk menekan beban penumpang.
"Jadi bukan berharap seluruhnya menjadi beban pemerintah pusat," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Rabu (19/12/2012)
Menurutnya, untuk menekan harga tiket MRT, pemprov DKI bisa memepertimbangkan untuk menekan biaya investasi pembangunan MRT Lebak Buluk-Kota yang sekarang ini dihitung memerlukan dana sekitar US$3,6 miliar."Subsidi [tiket MRT] kalau seandainya digeser hanya menjadi beban pusat itu kan yang tanggung juga masyarakat Indonesia.
Tentu pemerintah DKI apabila ingin mengikuti apa yang diputuskan 2005, harus menanggung subsidi," kata Agus.Namun pemerintah pusat tetap membuka peluang untuk melakukan kajian kemungkinan juga menggelontorkan subsidi agar tiket MRT bisa lebih ringan bagi mengguna transportasi.Memang, ujarnya, tranportasi publik di negara manapun selalu ada subsisidi. Namun tentunya dalam hal ini pemerintah DKI dinilai juga harus menanggung subsidi tersebut.Untuk itu, tambahnya, Kemenkeu menunggu pemerintah provinsi DKI untuk mengajukan permohonan kepada pusat."Kalau seandainya mau mengajukan review. Dikirim surat permohonan supaya kita bisa menyelenggarakan rapat , tetapi minta beban lebih dari pusat, itu tidak bisa. Harus dikaji dulu," kata Agus.Sementara untuk investasi pembangunan proyek MRT, kata Agus, sudah diputuskan 42% ditanggung pemerintah pusat, 58% dari DKI Jakarta.Kemenkeu membuka wacana untuk kemungkinan mangkaji kembali investasiproyek MTR Lebak Bulus-Kota yang menelan biaya US$3,6 miliar, hingga lebih ditekan anggarannya melalui pemilihan teknologi, konstruksi, lama pembangunan."Kalau seandainya biaya tiket mau diturunkana tentu yang dilihat biaya proyeknya, apakah mencerminkan yang sebenanaranya. Lebak bulus sampai kota itu nilainya kurang lebih US$ 3,6 miliar, apakah itu sudah dalam kalkulasi yang baik," kata Agus. (ra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
