JAKARTA: Pelaku industri garmen dan alas kaki asal Korea Selatan berencana mengurangi sekitar 3.000—5.000 karyawan pada tahun depan sebagai imbas dari penaikan upah minimum provinsi (UMP) 2013.
Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian Panggah Susanto mengemukakan pengusaha dari Negeri Ginseng tersebut mengeluhkan besarnya penaikan UMP yang telah ditetapkan sejumlah pemerintah daerah.
“Secara umum, kenaikan UMP sebesar 40% sangat memberatkan pelaku industri padat karya seperti alas kaki dan tekstil,” katanya usai menerima kunjungan pengusaha asal Korea Selatan di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (11/12/2012).
Menurut Panggah, sektor industri masih memerlukan banyak lapangan kerja dan memerlukan industri padat karya. Oleh karena itu, penaikan UMP harus disikapi dengan benar dan bisa diselesaikan antara perusahaan dengan karyawan melalui sistem bipartit.
“Kita masih membutuhkan industri padat karya dan kebijakan kenaikan UMP sangat kurang tepat,” paparnya.
Produsen asal Korsel mengusulkan besarnya upah tidak sesuai dengan penetapan UMP yang ditetapkan pemerintah daerah, tetapi win-win solution yang mampu menguntungkan perusahaan dan buruh.
“Ada usulan gaji tidak sesuai UMP tapi menguntungkan kedua belah pihak. Pemerintah harus menyiapkan payung hukum dan kebijakan tersebut agar tidak mengganggu kepastian usaha,” ujarnya.
Apabila tidak bisa memenuhi UMP yang ditetapkan pemerintah daerah, perusahaan telah menyiapkan skema terburuk, yakni pengurangan tenaga kerja sekitar 3.000—5.000 karyawan.
Saat ini, tambah Panggah, untuk mencari lapangan kerja sangat susah. Setidaknya ada 2 perusahaan alas kaki asal Korsel yang akan mengurangi tenaga kerja.
“Jika negara masih membutuhkan industri padat karya, perlu dipikirkan keberlangsungan berusaha dan penciptaan lapangan kerja,” tuturnya.(msb)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
