JAKARTA--Kementerian Keuangan belum dapat menentukan besaran dana dukungan kelayakan proyek (viability gap fund/VGF) untuk proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Umbulan, Jawa Timur karena masih terdapat selisih perhitungan investasi dan tarif yang diajukan Pemerintah Daerah Jawa Timur dan PT Sarana Multi Infrastruktur.Freddy R. Saragih, Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal BKF Kemenkeu, mengatakan pengadaan proyek yang dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta harus sesuai dengan Peraturan Presiden No.65/2005 dan Perpres 13/2010 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur."Bagaimana hitungan capex-nya, bagaimana menentukan tarif baru kita tentukan VGF-nya. Sebenarnya tidak ada yang mengganjal, tapi KPS ini kan memang baru, jadi harus dijajaki dengan baik," ujarnya di Kemenkeu, Senin (10/12).Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan saat ini terdapat ketidakcocokan perhitungan biaya investasi dan besaran tarif yang diajukan tim Pemprov Jawa Timur dan tim Kemenkeu.Pemprov Jatim menginginkan agar tarif SPAN Umbulan tidak lebih dari Rp2.000/ meter kubik. Sementara itu, feability studi yang digelar SMI mengungkapkan bahwa tarif bisa didongkrak ke kisaran Rp2.500-Rp2.900/ meter kubik. Untuk menyelesaikan selisih perhitungan tarif ini, pemerintah memberikan tenggat waktu selama satu minggu."Kalau masalah investasinya gampang, tadi sudah ditengahi Dirjen Cipta Karya masih membahas kira-kira yang riil, yang paling pas untuk harga investasi berapa. Kita untuk masang pipa air sudah pengalaman luar biasa. Sekarang kan pasang pipa yang estimasi orang Amerika standarnya standar sana [jadi estimasi investasinya membengkak]," tutur Joko.Setelah capex dengan tarif disepakati, imbuhnya, Kemenkeu baru bisa mengeluarkan perhitungan VGF.Gubernur Jatim Soekarwo menuturkan proyek SPAN Umbulan diproyeksi menyedot investasi sebesar Rp1,7 triliun. Untuk dapat menetapkan harga jual sebesar Rp2.000/ meter kubik, Pemprov Jatim mengajukan besaran VGF senilai Rp700 miliar--Rp800 miliar kepada pemerintah pusat."Ini harusnya lelang Desember, tapi masih menunggu VGF dari Kemenkeu," ujarnya. (Bsi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
