EKONOMI MAKRO: Perppu jaring pengaman sistem keuangan disiapkan

BALI: Pemerintah siap menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) apabila tiba-tiba terjadi krisis di sektor finansial tetapi RUU JPSK belum disahkan.Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengatakan pemerintah telah menyerahkan draf RUU JPSK kepada parlemen dan tengah menunggu pembahasannya dengan Komisi XI DPR.  "RUU JPSK masih dalam pembahasan dan belum selesai. Pemerintah siapkan Perpu JPSK, kalau seandainya diperlukan," ujarnya dalam jumpa pers terkait seminiar bertajuk Financial Stability Through Effective Crisis Management and Inter-Agency Coordination, Kamis (6/12/2012).Padahal saat ini beleid JPSK yang masih berlaku adalah Perpu No.4/2008 tentang JPSK. Namun, Agus menuturkan bahwa pemerintah telah mengajukan RUU pencabutan Perpu tersebut dan akan segera dibahas dengan DPR.Berdasarkan UU No.10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, untuk dapat membahas suatu UU, pemerintah dan DPR harus terlebih dahulu mencabut Perpu terkait yang diterbitkan sebelumnya.Dengan begitu pembahasan RUU JPSK baru dapat dilakukan apabila Perpu JPSK dibatalkan dengan RUU Pembatalan Perpu JPSK.  (ra)