KOPERASI ABDI KERTA: Penyaluran kredit sekadar pintu masuk

JAKARTA—Koperasi Abdi Kerta Raharja memposisikan program kredit yang disalurkan hanya sebagai pintu masuk serangkaian kegiatan usahanya yang lebih dominan diarahkan untuk perkuatan perekonomian masyarakat miskin.Farida, Ketua Koperasi Abdi Kerta
Muhammad Sarwani
Muhammad Sarwani - Bisnis.com 04 Desember 2012  |  20:47 WIB

JAKARTA—Koperasi Abdi Kerta Raharja memposisikan program kredit yang disalurkan hanya sebagai pintu masuk serangkaian kegiatan usahanya yang lebih dominan diarahkan untuk perkuatan perekonomian masyarakat miskin.Farida, Ketua Koperasi Abdi Kerta Raharja, Tangerang, mengatakan program kredit tanpa penerapan disiplin tidak akan menjadi berarti, dan sebagai sumbangan belaka. Bila sumbangan mengatasnamakan kredit, tidak akan membantu, tetapi justru menghancurkan.”Oleh karena itu, penyaluran permodalan yang kami lakukan, diposisikan sebagai salah  satu  alat  perubahan sosial  yang  murah, cepat dan  efisien untuk memberi kesempatan kepada masyarakat miskin mengembangkan usahanya sendiri,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (4/12).Dikemukakan, koperasi yang bermarkas di Tangerang, Banten tersebut, memang lebih mengarahkan pembiayaan kepada masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraannya serta memberi kesempatan mengasah jiwa kewirusahaannya.Tentunya mengarah pada ketrampilan peningkatan pendapatan dan taraf hidup, dan memberi kesempatan menikmati segala hak asasi lain dengan kemampuan permodalan terbatas. Meski demikian debitor atau masyarakat harus memiliki keyakinan modal itu menjamin peningkatan pendapatannya.Pembiayaan yang diberikan koperasi tersebut kepada masyarakat kurang mampu, karena realita atau eksistensi lembaga keuangan mikro (LKM) non bank, termasuk koperasi yang seharusnya menjadi mitra bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) masih memiliki berbagai permasalahan.”Di antaranya, permodalan atau sumber pendanaan terbatas, keberpihakan dan kemitraan bank umum belum maksimal memberdayakan LKM, fasilitasi dan pemberdayaan pemerintah terhadap kelembagaan dan bantuan permodalan ke LKM non bank (koperasi) belum optimal.”Menurut dia, keberadaan koperasi masih perlu ditingkatkan peran dan tanggung jawabnya oleh Pemerintah maupun masyarakat agar bisa menjadi badan hukum yang lebih profesional sebagai penggerak ekonomi kerakyatan.“Sasaran yang  ingin kami capai membuka peluang usaha masyarakat umum, dan yang diutamakan masyarakat miskin yang merupakan golongan ekonomi lemah atau katagori pelaku usaha mikro sebagai anggota luar biasa yang dididik dan  akan menjadi anggota,” papar Farida.Koperasi tersebut menawarkan kredit dalam skala kecil, sekitar Rp2 juta, namun efek dari pembinaan dan pendidikan yang diberikan kepada debitor, mampu menghasilkan aset hingga Rp68 miliar yang digalang dari ribuan masyarakat miskin di kawasan pantai utara, Tangerang. (Bsi)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Puput Jumantirawan

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top