JAKARTA: Apabila rencana pemerintah untuk menambah kuota BBM bersubsidi dari 44,04 juta kiloliter menjadi 45,24 juta kiloliter direstui DPR, konsumsi BBM bersubsidi sepanjang 2012 diproyeksi menyedot anggaran lebih dari Rp224 triliun.
Namun, tambahan kuota 1,2 juta kiloliter akan dibayarkan dalam APBN-P 2013.Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah tidak bisa menghentikan pasokan subsidi saat kuotanya habis.
Oleh sebab itu, dalam rapat koordinasi yang a.l. dihadiri oleh Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan, Menteri ESDM Jero Wacik, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati diputuskan bahwa pemerintah akan mengajukan tambahan kuota sekitar 1,2 juta kiloliter kepada DPR."Kita putuskan akan ajak bicara DPR. Ini sebagai ancer-ancer tambahan kuota BBM, sebagai plafon saja. Realisasinya berapa, kita harus tetap best effort melakukan pengendalian. Tapi kalau toh itu tetap melampaui harus tetap dengan persetujuan DPR menyediakan suatu dana, sehingga kita tidak melakukan pelanggaran," kata Hatta seusai rapat koordinasi terkait BBM, Rabu (28/11/2012).Hatta menuturkan kuota BBM telah diatur dalam UU APBN-P 2012 dan pemerintah tidak boleh melanggar UU tersebut. Untuk itu, pemerintah perlu mendapatkan persetujuan DPR untuk menambah kuota BBM menjadi sekitar 45 juta kiloliter pada tahun ini."Tidak boleh kita melanggar kuota dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kuota berkonsekuensi langsung dengan anggaran. Kalau sudah bicara anggaran, maka pemerintah tidak bisa menentukan sendiri harus bersama DPR," ujarnya.Berdasarkan kalkulasi Kementerian Keuangan, anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai konsumsi BBM bersubsidi sebesar 44,04 juta kiloliter adalah sebesar Rp219,48 triliun. Adapun tambahan kuota BBM sebesar 1,2 juta kiloliter diproyeksi Kementerian ESDM membutuhkan anggaran sekitar Rp5 triliun.Apabila dijumlahkan, pemerintah harus menyediakan anggaran lebih dari Rp224 triliun untuk membayar konsumsi BBM sepanjang tahun ini yang diproyeksi mencapai 45,24 juta kiloliter.Menurut Hatta, alokasi anggaran untuk membayar subsidi BBM akan dibicakan oleh Kementerian Keuangan. Pasalnya, anggaran subsidi BBM berkaitan dengan defisit APBN dan realokasi anggaran yang harus dilakukan untuk menambal jebolnya konsumsi BBM."[Kemungkinan] akan dibayarkan pada APBN-P 2013, karena toh APBN 2013 ini sudah diketok," katanya.Hatta mengakui anggaran subsidi BBM yang mencapai lebih dari Rp200 triliun merupakan angka yang sangat besar. Menurutnya perlu kesepakatan antara pemerintah, DPR, dan masyarakat untuk dapat menekan anggaran subsidi BBM dan mengalihkannya untuk belanja yang lebih produktif, seperti infrastruktur."Anda tahu sendiri tahun lalu berusaha menaikan, seperti apa reaksinya. Saya juga ingin sebagian uang itu digunakan untuk infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, puskesmas, infrastruktur perdesaan, konektivitas. Bayangkan kalau kita bisa menghemat Rp100 triliun saja, dengan Rp60 triliun sudah bisa bangun jalan dari Aceh sampai Lampung," tuturnya.Meski akan ditambah, tambah Hatta, BPH Migas dan Pertamina tetap harus melakukan pengendalian konsumsi BBM secara selektif di daerah-daerah yang dinilai tidak rawan konflik sosial. Kendati demikian, pemerintah perlu menyiapkan antisipasi agar ketika kuota tidak memadai, pasokan BBM bersubsidi tidak terhenti. (bas)(Foto:hattanomics.com)
