JAKARTA: Pemerintah menyatakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sulit disesuaikan pada 2013 jika dilihat secara politik.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo mengatakan disparitas harga BBM subsidi terlalu jauh. Sebenarnya, untuk bisa membuat pasokan BBM subsidi nasional tercukupi, penyesuaian harga harus dilakukan.“Kalau kami orang teknis melihatnya dari sisi teknis ini seharusnya bisa dinaikkan, namun kalau secara politis, ini tidak mudah, tergantung politik, apalagi menjelang pemilu 2014, saya tidak mengerti,” kata Evita, Selasa (27/11).
Ditambah, dalam APBN 2013, subsidi energi dihitung tanpa adanya penyesuaian harga BBM subsidi.
Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini menambahkan menyesuasikan harga BBM subsidi harus dilakukan untuk menumbuhkan sumber energi lain dan mengurangi subsidi yang sudah sangat tinggi. Sejak lama Kementerian ESDM merencanakan dan membuat skenario penyesuaian harga BBM subsidi.Menurutnya, sehubungan dengan adanya lampu kuning dari DPR bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan harga BBM, maka berikutnya pihak Kementrian Keuangan pada tahun 2013 akan melihat semua aspek. Mulai dari faktor ekonomi makro indonesia, situasi daya beli masyarakat, tingkat inflasi, harga minyak dunia dan lainnya.“Ini untuk menyesuaikan harga kapan saja pada saat yang tepat. Namun, bila dasar pertimbangannya kurang kuat, maka penyesuaian harga BBM ditunggu dulu,” katanya.Seperti diketahui, pemerintah dan DPR telah sepakat bahwa harga BBM bisa disesuaikan jika realisasi harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) dengan asumsi sebesar US$ 105 per barel lebih dari 15 persen dalam kurun waktu enam bulan.Sementara itu, saat ini dengan penyaluran normal, Pertamina memperkirakan kuota BBM subsidi akan over kuota hingga 1,25 juta KL yang terdiri dari 450.000 KL untuk premium dan 800.000 KL untuk solar. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
