JAKARTA-- Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) terkait pengembangan energi nuklir di Indonesia, lebih dari 50% responden menyetujui pembangunan PLTN.
Survei yang dilakukan Batan bersama PT Andira Karya Persada--lembaga survei independen--pada 7-21 Oktober 2012, tentang Jajak Pendapat Iptek Nuklir terhadap 4.000 orang responden di berbagai daerah di Indonesia.
"Tujuan survei ini untuk mengetahui perkembangan tingkat penerimaan masyarakat terhadap pemanfaatan nuklir," kata Prof. Djarot Sulistio Wusnubroto, Kepala Batan, di Jakarta, Jumat (23/11/2012).
Bra Baskoro, ketua tim pelaksana survei dari PT Andira Karya Persada, menuturkan seluruh responden berasal dari 3.000 orang secara nasional yang mewakili tiap provinsi dengan margin of error (MoE) 1,8%, dan 1.000 responden lainnya dari Jawa- Madura-Bali (Jamali), dengan MoE 3,2%. 1.000 responden.
Hasil jajak pendapat 2012 ini, kata Baskoro, pada tingkat nasional sebesar 52,93% responden menyetujui pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), 24,23% tidak setuju, dan 22,83% tidak tahu.
Alasan responden menyetujui pembangunan PLTN ini, karena 28,54% pasokan listrik terjamin, 28,22% banyak manfaatnya, 23,42% menyebutkan listrik jadi murah, 10,84% mengatakan itu program pemerintah, 8,55% teknologi berkembang, 0,22% tidak menjawab, 0,19% asal aman, dan 0,03% karena kualitas pangan.
Sedangkan pada tingkat Jamali, kata Baskoro, hasil jajak pendapat 2012 ini sebanyak 51% menyetujui dibangunnya PLTN, tidak setuju 24,10%, dan tidak tahu 24,90%.
Alasan responden Jamali setuju dengan adanya PLTN karena banyak manfaatnya 29,83%, pasokan listrik terjami 24,78%, listrik menjadi murah 22,06%, program pemerintah 12,83%, teknologi berkembang 9,52%, asal aman 0,68%, dan tidak menjawab 0,29%.
Baskoro mengatakan unit sampling terkecil adalah desa, yang dibedakan berdasarkan kategori urban-rural. Sampel per desa sebesar 10 responden, sebagai nilai ekonomis terkecil dari sampel, dan agar menjangkau keterwakilan kategori desa yang direncanakan.
"Propoersi penentuan desa berdasarkan urban-rural adalah 50:50. Berarti bahwa pada setiap wilayah dalam frame sampling mewakili 50 desa berkategori urban, dan 50 desa rural," ungkapnya.
Hasil jajak pendapat ini, tambah Djarot, akan dipakai nantinya untuk menentukan media apa yang dipakai untuk melakukan sosialiasi dan edukasi tentang energi nuklir, siapa saja yang bisa diajak kerja sama, dan lainnya.
"Kegiatan jajak pendapat ini sudah yang ketiga kalinya sejak 2010 dengan surveyor yang berbeda. Dilakukan melalui lelang terbuka. Tapi metodologi dalam survei ini dan pemilihan responden kami yang menentukan," ujar Djarot.
Dia memaparkan kebijakan energi nuklir nasional seperti tertuang dalam Peraturan Presiden No. 5/2006, yang mengamanatkan diversifikasi sumber energi dalam pemenuhan kebutuhan, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
Melaksanakan konversi energi, katanya, termasuk di dalamnya efisiensi energi, untuk mengurangi konsumsi energi primer dalam negeri yaitu BBM, dan meningkatkan nilai tambah penggunaan energi.(msb)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
