JAKARTA: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap energi primer PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)."Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap kinerja PT PLN sepanjang 2010, BPK menilai PLN gagal melakukan efisiensi kinerja manajemen. Inefisiensi yang dilakukan PLN salah satunya adalah bahan baku primer pembangkit senilai Rp37,8 triliun," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon di Jakarta, Senin(22/10/2012)Akibatnya, menurut Effendi, BUMN listrik tersebut kehilangan kesempatan menghemat biaya bahan bakar sebesar Rp17,9 triliun pada 2009 dan Rp19,6 triliun pada 2010."Audit BPK sangat penting untuk menghitung subsidi listrik yang setiap tahunnya terus meningkat," ujarnya.Sedangkan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini mengatakan penyebab inefisiensi yang ditemukan BPK dikarenakan penerapan tata niaga gas."Ada prioritas peruntukan gas, di mana prioritas pertama untuk injeksi produksi minyak (Minyak Duri yang dikelola Chevron), untuk listrik, pupuk dan terakhir sektor industri," ujarnya.Rudi menambahkan, karena prioritas gas tersebut, alokasi gas PLN tidak ada dan pemerintah lebih memprioritaskan gas untuk injeksi uap dalam rangka meningkatkan produksi minyak."Masalah pasokan gas mengganggu proses produksi PLN. Akibatnya, biaya produksi PLN terus meningkat," tandasnya.(Foto: PLN.co.id) (Antara/msb)
Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
