Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KAWASAN KHUSUS MADURA: Program Diekslarasi Dengan Dana APBN Rp1,5 Triliun

JAKARTA: Pemerintah mengalokasikan Rp1,5 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2012 dan 2013 untuk mengekslarasi  pembangunan kawasan khusus Madura, Jawa Timur. 

JAKARTA: Pemerintah mengalokasikan Rp1,5 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2012 dan 2013 untuk mengekslarasi  pembangunan kawasan khusus Madura, Jawa Timur. 

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan masalah infrastruktur, ekonomi kerakyatan, wisata & industri kreatif menjadi tiga fokus utama percepatan pembangunan Madura. Pembangunan tiga sektor quick wins ini diproyeksi membutuhkan anggaran hingga Rp1,5 triliun dalam kurun waktu 2 tahun. 

"Untuk quick win itu sekitar Rp1,5 triliun di 2013 dan sebagian kita jalankan di 2012. Sudah ada alokasinya di kementerian-kementerian, kita percepat saja," kata Hatta di kantornya, Kamis (13/09/2012).

 Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menuturkan program kawasan khusus Madura merupakan ide lama yang baru mendapatkan persetujuan pemerintah pusat. Akselerasi pembangunan di Madura, kata Soekarwo, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jatim ke level 8% dari PDB. 

Dari 5 kabupaten termiskin di Jawa Timur,  menurut Menko Perekonomian, 4 di antaranya berlokasi di Pulau Madura. Untuk itu perlu usaha pemerintah untuk mempercepat pembangunan di sana. Adapun proyek infastruktur yang akan diutamakan, kata Hatta, mencakup peningkatan rasio elektrifikasi, pembangunan sarana pengairan, dan transportasi jalan. 

Hatta menyebutkan akibat kelangkaan air bersih, masyarakat Madura terpaksa membeli air bersih seharga Rp1.500 per liter. Untuk itu, pengadaan sumber air akan diupayakan melalui pembangunan waduk dan embung, pemompaan air tanah, dan desalinasi air laut. 

"Dengan desalinasi dan teknologi pengolahan air laut, biaya pembelian air bersih bisa drop Rp500 per liter. Jadi, rakyat bisa terbantu," paparnya. 

Terkait polemik garam, Hatta mengusulkan pembentukan mekanisme stabilisasi harga garam. Caranya dengan memberdayakan PN garam untuk membeli garam produksi nasional dengan harga patokan yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, program pemberdayaan usaha garam rakyat (PUGAR) juga harus digiatkan. (if) 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Diena Lestari

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper