Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PENDANAAN APBN: DPR Kritisi Pembiayaan Bersumber Dari Utang

JAKARTA: Dewan Perwakilan Rakyat mengkritisi ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada pembiayaan yang bersumber dari utang. 

JAKARTA: Dewan Perwakilan Rakyat mengkritisi ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada pembiayaan yang bersumber dari utang. 

Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Hanura Saleh Husin menuturkan postur RAPBN 2013 yang diajukan pemerintah pada 16 Agustus 2012 masih menggambarkan ketergantungan Indonesia pada utang. Hal ini, katanya, tidak berbeda dari anggaran negara dalam 40 tahun terakhir. 

"Artinya, peran pemerintah untuk memobilisasi ekonomi privat untuk kepentingan publik masih rendah. Bukan tidak mungkin krisis seperti di Eropa terjadi di Indonesia jika pemerintah tidak mampu mengelola utang," ujarnya dalam sidang Paripurna DPR-RI, Rabu (29/08). 

Saleh juga menyoroti tingginya beban pembayaran utang yang ditarik pemerintah untuk menutup defisit APBN. "Beban pembayaran utang juga perlu dinegosiasikan supaya tidak terlalu berat. Karena cicilan pokok dan bunga utang sudah mencapai Rp260 triliun," katanya. 

Pada kesempatan yang sama, anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fary Djemi Francis mengatakan APBN yang disusun pemerintah menunjukkan ketergantungan pada utang sebagai sumber pembiayaan. "Utang Indonesia sudah hampir Rp2.000 triliun. Ini menunjukkan APBN masih terperangkap utang," tegas Fary. 

Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha mengatakan defisit RAPBN 2013 yang diajukan pemerintah sebesar 1,62% dari PDB masih dalam tahap aman. Namun, dengan jumlah utang yang relatif besar, Indonesia perlu menjaga kehati-hatian. Pasalnya, apabila terjadi gejolak ekonomi, defisit APBN berisiko melebar untuk mengatasi krisis. 

Syaifullah mendesak agar pemerintah dapat memanfaatkan sumber-sumber pendapatan negara dengan labih optimal, mengurangi belanja yang tidak efisien, dan memanfaatkan sumber pembiayaan yang layak dan berisiko rendah. 

"Kalaupun harus mengandalkan utang, harus diupayakan dengan risiko rendah, berdimensi jangka panjang, dan digunakan untuk pembiayaan yang produktif. Sehingga pengelolaan defisit anggaran dan pengelolaan fiskal bisa terkendali dengan baik," tuturnya.  (if) 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Diena Lestari

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper