JAKARTA: Tingkat defisit yang ditetapkan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013 sebesar 1,62% dimaksudkan untuk mencapai target defisit yang makin rendah pada 2014.
Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengatakan awalnya pada 2014 pemerintah menargetkan defisit APBN ada di bawah 1% terhadap Produk Domestik Bruto. Untuk itu, tingkat defisit yang diajukan pemerintah dalam RAPBN 2013 ditekan hingga 1,62% dari PDB.
"Kita sebetulnya ingin di 2014 itu defisit anggaran ada di bawah 1%, tetapi karena kondisi krisis dunia kita masuk dengan 1,62% pada 2013," ujarnya di DPR, Rabu (29/08/2012).
Agus menyebutkan akibat krisis global, pemerintah mengubah proyeksi defisit menjadi kisaran di atas 1% terhadap PDB. Rendahnya defisit APBN, kata Agus, merupakan indikator penting untuk menggambarkan pengelolaan fiskal yang kredibel dan sehat.
"Itu adalah penting untuk kita sampaikan kepada masyarakat dan dunia bahwa Indonesia mengelola fiskalnya dengan kredibel dan sehat. Jadi itu ditandai dengan kita mengelola defisit kita supaya tidak terus membesar," ujarnya.Dalam sidang Paripurna DPR tentang pandangan awal fraksi terkait Nota Keuangan dan RAPBN 2013, Roem Kono anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar menuturkan defisit anggaran yang ditetapkan pemerintah terlalu rendah, atau masih jauh dari batas maksimal yang diamanatkan Undang-Undang No.17/2003 tentang Keuangan Negara, yakni 3% terhadap PDB.Menurutnya, defisit APBN perlu diperlebar agar APBN bisa semakin ekspansif mendorong perekonomian dan membuka ruang fiskal yang lebih luas untuk pembangunan infrastruktur.Menanggapi hal itu, Menkeu mengatakan meski defisit RAPBN 2013 dipatok 1,62%, namun apabila dikonsolidasi dengan defisit APBD, tingkat defisit nasional diproyeksi melampaui 2% dari PDB."Ini 1,6% kalau pun itu dinyatakan kurang besar, masih akan dikonsoldasi dengan daerah dan menjadi di atas 2%," katanya.Dalam RAPBN 2013, pemerintah mematok defisit sebesar 1,62% terhadap PDB atau senilai Rp150,16 triliun. Adapun sumber pembiayaannya a.l. berasal dari penerbitan SBN (neto) Rp177,26 triliun dan pinjaman luar negeri Rp48,91 triliun. (if)
