JAKARTA : Dewan Perwakilan Rakyat mengindikasikan penolakan terhadap opsi penaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi pada 2013 yang dinilai akan menyengsarakan rakyat.Fary Djemi Francis, anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, menuturkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013 yang diajukan pemerintah masih jauh dari harapan untuk menyejahterakan rakyat.Pasalnya sebagian besar anggaran belanja habis untuk mengongkosi belanja rutin, khususnya aparatur negara.
Dia juga menyoroti peningkatan pagu subsidi energi yang kontradiktif dengan turunnya subsidi non-energi."Dengan subsidi energi sebesar itu, Fraksi Gerindra mendesak pemerintah tidak menaikkan harga BBM karena akan menyengsarakan rakyat," katanya dalam sidang Paripurna DPR, Rabu (29/8/2012).Sementara itu, anggota Fraksi Partai Demokrat M. Baghowi menegaskan pemerintah perlu mengoptimalkan realisasi anggaran belanja yang mencapai Rp1.500 triliun dan menata ulang subsidi agar tepat sasaran. "Mencermati peningkatan subsidi, kami meminta pemerintah melakukan penataan ulang subsidi agar tepat sasaran," ujarnya.Senada dengan Baghowi, juru bicara Fraksi PPP Syaifullah Tamliha mencermati meningkatnya alokasi anggaran untuk subsidi, khsusunya subsidi BBM dari Rp137,38 triliun menjadi Rp193,80 triliun pada 2013.Menurutnya, pemerintah perlu mencari solusi agar anggaran negara tidak terkuras untuk pengeluaran yang tidak produktif a.l. dengan mencari terobosan baru dalam pemanfaatan energi terbarukan dan energi alternatif."Pemerintah terlalu lamban dalam melakukan inovasi dan terobosan bagi pengembangan energi alternatif dan terbarukan, karena negeri kita kaya akan sumber-sumber tersebut," kata Syaifullah. (ra)
