JAKARTA: Dukungan pendanaan dari pemerintah dan kemudahan melakukan usaha menjadi kunci implementasi proyek-proyek yang didanai dengan skema kerja sama pemerintah swasta (KPS).
Deputi Dirjen Departemen Pekerjaan Umum Malaysia Mohammad bin Husin menuturkan skema KPS telah diterapkan pemerintah Malaysia sejak 1984. Hingga saat ini, sudah 29 proyek jalan tol sepanjang 1750 km yang dibangun lewat skema KPS.
Dalam implementasi KPS, lanjutnya, sumber pendanaan dan lahan menjadi masalah yang dihadapi. Untuk itu, pemerintah Malaysia menyediakan fasilitasi pendanaan (fasilitation fund) yang diberikan pemerintah kepada swasta untuk meningkatkan kelayakan ekonomi proyek KPS.
"Pemerintah Malaysia menyediakan US$6 miliar yang kami sebut sebagai Fasilitation Fund. Dalam kondisi tertentu, dana ini diberikan kepada swasta sebesar 10% sebagai tipping point agar proyek mereka bisa berjalan," ujarnya dalam acara Indonesia International Infrastucture Conference and Exhibition di Jakarta, Selasa (28/08).
Pengajuan proyek KPS di Malaysia, tambahnya, dapat diinisiasi oleh pihak swasta, sehingga tidak berpatok pada proyek-proyek pemerintah. "Bisa dari inisitif swasta, jadi mereka bisa mengajukan proposal kepada pemerintah tentang proyek PPP," katanya.
Mohammad bin Husin mengatakan selain infrastruktur jalan dan kelistrikan, skema KPS juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur sosial, pendidikan dan kesehatan, seperti sekolah dan rumah sakit.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Transportasi Jalan India Tushar A. Chaudhary mengatakan pengembangan KPS harus dimulai dengan perubahan pola pikir pembangunan infrastruktur dan mempermudah hubungan investasi antara perusahaan dengan pemerintah.
"Kemudahan mendirikan usaha (ease of doing business) juga harus ditingkatkan untuk mengundang investor dalam pembangunan infrastruktur," ujarnya.
Adapun implementasi KPS di Indonesia cenderung lambat, tahun ini baru satu proyek KPS yang berjalan, yakni proyek pembangkit listrik di Jawa Tengah. Padahal, berdasarkan PPP Book 2012 ada 58 proyek potensial KPS, di antaranya sebanyak 26 proyek prioritas dengan nilai kebutuhan investasi sebesar US$38,19 juta.
Adapun 58 proyek potensial KPS tersebut didominasi oleh proyek water supply (13 proyek), transportasi air, darat, dan udara (9 proyek), serta jalur kereta api (3 proyek). Total investasi 58 proyek tersebut mencapai US$1,20 miliar. (msb)
