JAKARTA: Pemerintah harus memastikan implementasi Rencana Kerja Pemerintah dan APBN dapat meningkatkan perekonomian yang berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat.
Aviliani, Sekretaris Komite Ekonomi Nasional, menuturkan fokus pemerintah hingga 2014 adalah menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 6%, menciptakan tenaga kerja, menekan angka pengangguran, dan menciptakan ketahanan pangan dan energi.
"Kaitannya dengan APBN, pemerintah harus bisa menjaga percepatan belanja modal. Goverment expenditure harus bisa memicu pertumbuhan ekonomi dan konsumsi masyarakat," ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Jumat (24/8/2012).
Kondisi defisit pada neraca pembayaran Indonesia disebut Aviliani sebagai kondisi yang menuntut kompensasi dari sisi investasi, terutama aliran modal asing langsung (FDI). Arus FDI diharapkan tetap tumbuh seiring kuatnya konsumsi domestik.
"Yang jadi masalah sekarang di tingkat implementasinya, kalau perencanaan sudah on-track," tuturnya.
Hambatan di bidang investasi, kata Aviliani, terutama terkait regulasi dan kebijakan di tingkat daerah yang seringkali tidak kooperatif terhadap investor.
"Investor kadang dianggap 'musuh' bukan pihak yang bisa membawa multiplier efek. Mindset ini harus diubah. Pemerintah juga harus review lagi Perda-perda yang bermasalah," ungkapnya.Aviliani menambahkan pemerintah perlu mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang aman, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan dampak pemanasan ekonomi (overheating).
"Kalaupun mau tinggi hingga 7%, jangan sampai overheating dan membuat harga-harga naik. Kalau mau konservatif ya 6,5%--6,6% saja dalam 2 tahun ke depan," katanya.(msb)
