JAKARTA: Subsidi listrik akan menggerogoti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) apabila Tarif Tenaga Listrik (TTL) tidak mengalami kenaikan kumulatif sebesar 10% pada 2013.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa menuturkan subsidi listrik harus dikelola agar dinikmati secara tepat sasaran. Untuk itu, diperlukan penyesuaian struktur tarif dan penyesuaian TTL berkala per 3 bulan sebesar 3%-4%.
"Kalau TTL tidak naik akan menggerogoti APBN kita. Akibatnya, IPP [independent power producer] tidak bergairah dan fiscal pruden yang terganggu memengaruhi market confidence," kata Hatta di rumah dinasnya kawasan Widya Chandra, Minggu (19/08).
Hatta menegaskan, usulan pemerintah terkait kenaikan TTL tidak akan memberatkan golongan bawah, karena disesuaikan dengan struktur konsumsi listrik.
Pasalnya, rencana kebijakan yang akan dibicarakan pemerintah yang diwakili Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR RI ini, bertujuan untuk mengurangi subsidi listrik untuk golongan menengah dan menghapus subsidi listrik untuk golongan atas.
Dengan struktur tarif yang berlaku sekarang, kata Hatta, pemerintah menyubsidi golongan masyarakat ekonomi menengah ke atas sebesar Rp350-Rp400/KwH. Adapun usulan tingkat kenaikannya, yakni 10% pada 2013 yang 'dicicil' per 3 bulan.
"Kawan-kawan pengusaha kelihatannya menerima kalau di atur per kuartal naiknya. Itu lebih meringankan," ujar Hatta.
Selain menaikkan TTL, lanjutnya, pemerintah juga berupaya mempercepat bauran energi PLN, dengan meningkatkan konsumsi gas, batubara, dan panas bumi pada pembangkit listrik milik PLN. Dengan demikian, konsumsi BBM untuk pembangkit listrik PLN diharapkan dapat menurun.
Tahun ini pemerintah mengalokasikan Rp65 triliun untuk subsidi listrik. Di samping pagu subsidi listrik, pemerintah juga menganggarkan Rp23 triliun sebagai cadangan risiko listrik. Adapun pada 2013, pemerintah mengajukan pagu Rp80,93 triliun untuk belanja subsidi listrik dalam RAPBN 2013.
Hatta menambahkan kenaikan TTL dapat membuka ruang fiskal RAPBN 2013 sebesar Rp12 triliun untuk belanja infrastruktur. Sehingga belanja infrastruktur bisa mencapai Rp200 triliun pada 2013. (msb)
