PERSOALAN TKI: Masih berkutat soal ketidaklengkapan basis data

JAKARTA: Direktur Riset Katalog Indonesia, Andrea Salamun mengatakan ada permasalahan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, karena tidak lengkapnya database yang representatif.Database (pusat data) yang dimaksud adalah data mengenai kepesertaan para TKI yang seharusnya dimiliki kantor perwakilan luar negeri.“Akibatnya, jika ada masalah tidak dapat membebankan kepada asuransi penanggung, apalagi belum adanya mekanisme reimbursement atas biaya tersebut,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Bisnis, Rabu, 20 Juni 2012.Andrea menilai perlu adanya pelurusan fungsi dan peran pialang asuransi dalam program perlindungan asuransi bagi TKI di luar negeri.Menurut dia, perlu adanya pelurusan fungsi agar lebih berpihak kepada tertanggung sebagaimana ketentuan undang-undang tentang Usaha Perasuransian bukan sebaliknya berpihak kepada penanggung (konsorsium asuransi).Cara berikutnya, Andrea menambahkan dengan memaksimalkan santunan asuransi kepada TKI.“Cara ini dilakukan untuk meredam isu gratifikasi kepada para pejabat negara dalam penyelenggaraan program asuransi TKI apabila klaim dapat dijalankan sesuai aturan,” tuturnya.Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi IX DPR merekomendasikan pembubaran konsorsium asuransi perlindungan tenaga kerja Indonesiam karena tidak mampu memberikan perlindungan yang riil.Menurut Poempida Hidayatulloh, Aggota Komisi IX DPR, Kemenakertrans harus membubarkan konsorsium asuransi TKI, karena mekanismenya sama sekali tidak melindungi pekerja di luar negeri.“Kemenakertrans tidak akan pernah dapat memberikan hakekat perlindungan yang riil bagi para TKI,” tukasnya.Dia mengungkapkan rekomendasi pembububaran konsorsium asuransi itu dikarenakan juga banyak laporan selama ini tentang mekanisme pemungutan iuran/premi. (faa)