Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

KETENAGAKERJAAN: Tak mendaftar jamsostek, perusahaan dapat dituntut

JAKARTA: Perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam jaminan sosial tenaga kerja atau hanya mendaftarkan sebagian upah pekerjanya dapat diproses hukum.Hal itu dikarenakan adanya pelanggaran hukum yang dapat dilaporkan ke kantor Kejaksaan setempat
Jessica Nova
Jessica Nova - Bisnis.com 29 Mei 2012  |  16:17 WIB

JAKARTA: Perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam jaminan sosial tenaga kerja atau hanya mendaftarkan sebagian upah pekerjanya dapat diproses hukum.Hal itu dikarenakan adanya pelanggaran hukum yang dapat dilaporkan ke kantor Kejaksaan setempat untuk diusut dan selanjutnya di proses ke pengadilan.Menurut Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga, ada konsekuensi hukum untuk perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja."Kerugian tidak hanya bagi pekerja jika tidak menjadi peserta jamsostek, tapi juga perusahaan merugi apabila harus memberikan santunan saat terjadi kecelakaan kerja," ungkapnya usai workshop Social on Securities, Selasa, 29 Mei 2012.Hotbonar menjelaskan dalam menerapkan jamsostek harus ada tindakan hukum yang dapat memberi efek jera bagi perusahaan yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.Dia menuturkan apabila perusahaan tidak mendaftarkan pekerja maka santunan harus tetap dibayar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.14/1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja."Yang harus diperhatikan perusahaan itu bukan hanya konsekuensi dana yang harus ditanggung, tapi juga konsekuensi hukum," tegasnya.Dalam UU No.3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Bab VII, Pasal 29 jika perusahaan tidak mendaftarkan pekerja dalam program itu diancam hukuman selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp50 juta.Bahkan, dalam peraturan itu jika ada pengulangan tindak pidana untuk kedua kalinya atau lebih, setelah putusan akhir memperoleh kekuatan hukum tetap maka pelanggaran itu dipidana kurungan selama-lamanya 8 bulan.Untuk itu, Hotbonar menambahkan meskipun jumlah karyawan/pekerja di suatu perusahaan dibawah 9 orang, tetap wajib mengikuti jaminan sosial tenaga kerja jika upah/gajinya di atas Rp1 juta per bulan. (Bsi)

 

 

MORE ARTICLES:

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Puput Jumantirawan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top