JAKARTA: Forum Peduli Banua Kalimantan Selatan (FPB Kalsel) menuntut pemerintah pusat mengembalikan royalti pertambangan dan migas sebanyak 80% ke wilayah tersebut terkait dengan terus terjadinya ketidakadilan pembangunan antara Jawa dan Kalimantan serta ketimpangan energi hingga kini.Manager Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel Dwitho Frasetyadi mengatakan pembangunan dan pengelolaan kekayaan alam selama ini selalu terpusat di Pulau Jawa. Hal itu, sambungngnya, juga berkaitan dengan adanya ketimpangan pengelolaan energi dan sumber daya alam (SDA)."Bagaimana timpangnya pengelolaan energi dan SDA hari ini? Ketika di belahan lain Indonesia, khususnya Pulau Jawa, tidak perlu antri dan langka dalam distibusi BBM, Pulau Kalimantan justru sebaliknya. Bahkan kami dijadikan kelinci percobaan pembatasan BBM," ujar Dwitho saat dikonfirmasi oleh Bisnis, Minggu 27 Mei 2012.FPB mencatat sebanyak lebih dari 73% produksi batu bara dipasok untuk kebutuhan luar negeri, sementara 27%-29% sisanya untuk memasok kebutuhan energi di Pulau Jawa. Dwitho menambahkan sebanyak 78 juta metrik ton diperkirakan keluar dari Kalsel pada tahun lalu, sementara di provinsi tersebut harus mengalami pemadaman listrik secara terus-menerus. Terdapat 162 desa di Kalsel yang belum dialiri listrik.Tak hanya itu, Dwitho memaparkan royalti yang harus dikembalikan oleh pusat kepada daerah penghasil, justru diakali dengan mengangkangi amanat konstitusi tentang dana bagi hasil menjadi 80% untuk pusat dan 20% untuk daerah. Oleh karena itu, sambungnya, FPB akan terus melakukan perlawanan atas terjadinya ketidakadilan tersebut."Kami mendeklarasikan pernyataan sikap perlawanan terhadap ketidakadilan oleh rakyat Kalimantan. Menuntut keadilan pengelolaan SDA, di antaranya royalti pertambangan dan migas harus dikembalikan 80% untuk daerah penghasil," papar Dwitho.
"Kami ingin merdeka dari krisis listrik. Listrik yang menerangi setiap rumah di Kalimantan, bukan hanya Pulau Jawa dan Bali."Kemarin FPB juga melakukan pemblokiran kapal tongkang batu bara sebagai aksi awal untuk perlawanan tersebut. Dwitho memaparkan jika tak ada perubahan, pihaknya berjanji untuk melakukan aksi yang lebih besar lagi ke depannya terkait penuntutan atas keadilan pengelolaan SDA di Kalsel. FPB juga menuntut prioritas pembangunan infrastruktur dan konektivitas pembangunan karena telah puluhan tahun provinsi tersebut tak memiliki jalan utama penghubung antar Kalimantan. (bas)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
