Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PROYEK INFRASTRUKTUR: Pembebasan tanah dibatasi waktu

JAKARTA: Pemerintah memberikan batas waktu masa peralihan proses pembebasan tanah untuk proyek infrastruktur yang sudah berjalan maksimal 31 Desember 2014, sebelum menerapkan UU No.12/2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.Kebijakan
Linda Tangdialla
Linda Tangdialla - Bisnis.com 21 Mei 2012  |  18:21 WIB

JAKARTA: Pemerintah memberikan batas waktu masa peralihan proses pembebasan tanah untuk proyek infrastruktur yang sudah berjalan maksimal 31 Desember 2014, sebelum menerapkan UU No.12/2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.Kebijakan itu, dituangkan dalam pasal 131 ayat 1 bagian c di isian draf Perpres tentang pelaksanaan UU No.2/12 tentang UU tanah tersebut.Dalam pasal tersebut menyebutkan pemberlakukan ketentuan sebelum Perpres ini ditetapkan, dibatasi sampai 31 Desember 2014.Sedangkan pada pasal dan ayat yang sama menyebutkan proses pengadaan tanah yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Perpres tetap dapat dilanjutkan, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebelum Perpres diterbitkan.Dengan kebijakan itu, maka seluruh proyek infrastruktur yang sedang berjalan termasuk pembangunan 24 ruas tol mangkrak dipastikan akan tetap menggunakan aturan pengadaan tanah yang lama, meskipun Perpres tanah diterbitkan.Adapun penerapan Perpres juga nantinya hanya akan berlaku pada proyek infrastruktur, yang proses pengadaan tanahnya baru dimulai setelah aturan hukum itu diterbitkan.Hal tersebut, tentu bertentangan dengan usulan dari pengusaha yang mengharapkan proyek infrastruktur yang berjalan dapat menerapkan aturan baru, untuk mempercepat proses pembebasan tanah yang lama terkatung-katung.Direktur Pengelolaan Tanah Negara, Tanah Terlantar, dan Tanah Kritis Badan Pertanahan Nasional Putu Suweken mengatakan ketentuan itu ditujukan untuk menghindari terjadinya cacat hukum ataupun gugatan atas penerapan pelaksanaan.Pasalnya, penerapan Perpres mengatur pelaksanaan pengadaan tanah satu paket mulai dari proses persiapan hingga pelaksanaan pengadaan tanah.  "Jika ada proyek yang tiba-tiba menggunakan UU ini padahal prosesnya sudah setengah jalan, tentunya akan memicu gugatan atau rawan akan gugatan hukum karena tidak sesuai dengan isiannya," ujarnya di Jakarta, Senin 21 Mei 2012.  (ra)

 

 

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Basilius Triharyanto

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top