UTANG LUAR NEGERI: Baru 7% yang diserap PU

JAKARTA: Realisasi penyerapan pinjaman luar negeri di Kementerian Pekerjaan Umum hingga kuartal I/2012 baru mencapai 7,41% atau sekitar Rp497 miliar dari total pinjaman yang efektif tahun ini sebesar Rp6,7 triliun.

Berdasarkan data Kementerian PU, dari delapan sumber pinjaman, pencairan loan paling besar berasal dari Japan International Cooperation Agency (JICA) Rp267 miliar dari total pinjaman Rp3,32 triliun; realisasi pinjaman China sebesar Rp47 miliar dari total Rp420 miliar.

Untuk loan Australia baru cair Rp58 miliar dari rencana pinjaman tahun ini sebesar Rp470 miliar. Sementara rencana pinjaman dari Korea senilai Rp124 miliar dan pinjaman dari Perancis sebesar Rp19 miliar belum ada yang terealisasi sama sekali atau masih Rp0.

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian PU Taufik Widjoyono mengatakan banyak hal yang menyebabkan minimnya capaian progres dana pinjaman dari luar negeri.

Di antaranya masih banyaknya proyek yang belum mendapatkan kesepakatan loan agreement dengan negara yang berkomitmen memberikan pinjaman, masih adanya persoalan pengadaan lahan yang belum terbebaskan.

Selain itu, ada beberapa paket yang mengalami masalah dengan kontraktor yang bekerja lambat serta paket-paket yang proses tendernya belum terselesaikan sehingga menghambat keluarnya dana pinjaman.

“Hingga saat ini baru sekitar Rp497 miliar atau 7,41% loan tahun ini yang baru dicairkan,” ucapnya kepada Bisnis, hari ini, Minggu 20 Mei 2012.

Taufik menuturkan, Kementerian PU awalnya mengajukan rencana pendanaan dari luar negeri sebesar Rp8,15 triliun, namun Rp1,23 triliun di antaranya diblokir oleh Kementerian Keuangan karena masih dalam proses loan agreement. Dengan demikian, pada tahun ini PU hanya mendapatkan ‘jatah’ pinjaman sebesar Rp6,7 triliun.

“Jika belum ada loan agreement maka nomor registrasi dari Kementerian Keuangan belum keluar, jadi untuk sementara diberi tanda bintang (blokir).”

Dari total pinjaman tersebut, masing-masing Direktorat Jenderal (ditjen) mendapatkan alokasi rata-rata Rp2 triliun. Yakni ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp2,4 triliun sebagian besar dimanfaatkan untuk pembangunan waduk dan irigasi di sejumlah daerah.

Salah satu waduk besar yang menggunakan pinjaman luar negeri ialah Jatigede dari total loan sebesar 420 miliar pada tahun ini, baru terealisasi sebesar Rp47 miliar

Sementara pinjaman untuk ditjen Bina Marga dialokasikan Rp2,09 triliun diantaranya untuk pembangunan akses jalan Tanjung Priok W1, W2, dan NS yang tahun ini mendapatkan alokasi Rp 647 miliar baru 52 miliar yang terealisasi. Di samping untuk pinjaman pembangunan jalan tol dan jembatan.

Ditjen Cipta Karya mendapatkan alokasi pinjaman sebesar Rp2,2 trilun yang sebagian besar untuk PNPM mandiri dan pelayanan akses air bersih.

Taufik tidak bisa menargetkan kapan seluruh pinjaman dapat dicairkan karena hal tersebut menurutnya seringkali terjadi di luar kendali dari Kementerian PU. Meski demikian, dia berharap dapat segera terselesaikan.

Pasalnya, keterlambatan pengucuran loan akan berdampak pada terhambatanya pembangunan infrastruktur.

Beberapa proyek yang pembangunannya masih terhambat akibat keterlambatan pencairan ini diantaranya tiga proyek yang direncanakan mendapat pinjaman dari China yakni jembatan Tayan, jalan tol Medan-Kualanamu, dan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawu.

Menurut Taufik, pinjaman untuk ketiga paket pekerjaan tersebut termasuk dana yang diblokir karena belum adanya loan agreement dari pemerintah China untuk pencairan pinjaman.

Padahal, kontraktor dari ketiga paket pekerjaan tersebut sudah didapatkan sejak akhir tahun lalu. Namun pembangunan belum dapat dilaksanakan mengingat belum adanya persetujuan pencairan pinjaman dari The Exim Bank of China.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto sebelumnya sempat mengancam untuk membatalkan kerjasama pinjaman dengan pemerintah China untuk tiga proyek infrastruktur senilai US$330 juta tersebut bila tidak ada kepastian pencairan pinjaman dalam waktu dekat.

“Saya sekarang dalam pemikiran tidak usah dipakai saja loan itu, lebih baik pakai APBN murni saja yang dianggarkan dalam APBN 2013. Daripada menunggu pinjaman asing yang pada kenyataannya belum dapat digunakan,” ucapnya beberapa waktu lalu.

Menurut Djoko, lambannya mekanisme pencairan pinjaman menyebabkan pengerjaan proyek menjadi terhambat. Padahal kontraktor yang memenangkan sejumlah proyek sudah siap untuk menggarap proyek infrastruktur tersebut.

“Ketika sudah ditender, pemborong sudah siap bekerja. Kalau loan belum ditandatangani, tidak bisa jalan,” ujarnya.

Sementara itu, realisasi keuangan di Kementerian PU hingga saat ini baru mencapai Rp9,94 trilun atau sekitar 15,89% dari total anggaran tahun ini Rp62,5 triliun.

“Penyerapan keuangan 15,89%, sementara bila dibandingkan pada waktu yang sama tahun lalu baru sekitar 12,82%,” ucap Kepala Pusat Komunikasi Kementerian PU Waskito Pandu (Bsi)