KONTRAKTOR MIGAS diminta naikkan anggaran CSR

 

Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas BP Migas Gde Pradnyana mengatakan saat ini anggaran untuk CSR dari industri hulu migas masih minim, terutama bila dibandingkan dengan besarnya kontribusi sektor ini terhadap penerimaan negara.

 

Berdasarkan data BP Migas, saat ini anggaran CSR dari seluruh KKKS jumlahnya sekitar Rp500 miliar per tahun, jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah penerimaan negara dari sektor hulu migas yang sebesar Rp280 triliun per tahun.

 

“Anggaran CSR setidaknya mencapai Rp2 triliun per tahun,” ujar Gde dalam keterangan resmi  hari ini.

 

Menurut Gde, anggaran CSR dibutuhkan utamanya untuk mendanai program-program pengentasan kemiskinan serta peningkatan ekonomi masyarakat di daerah operasi migas di seluruh Indonesia. Di sisi lain, saat ini tekanan dari masyarakat di sekitar wilayah operasi migas terhadap CSR KKKS juga semakin meningkat.

 

Meski anggaran CSR masih minim, namun Gde mengklaim program CSR yang dilakukan para KKKS sudah tepat sasaran. Gde menyarankan agar kegiatan CSR yang bersifat charity sebaiknya dikurangi dan digantikan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, dalam mengawasi kegiatan CSR yang dilakukan KKKS, BP Migas telah menerapkan acuan melalui program Bright and Green.

 

“Melalui program ini, kegiatan CSR diarahkan agar masyarakat terutama yang berada di sekitar operasi migas, bisa ikut mendapatkan manfaat langsung dari keberadaan eksploitasi migas di sekitar mereka,” jelas Gde.

 

Selain itu, BP Migas saat ini juga telah bekerjasama dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk memperoleh pemetaan sosial dan penyusunan program-program kegiatan yang tepat untuk masyarakat nelayan.

 

Seperti diketahui, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas umumnya dilakukan di daerah-daerah terpencil dan seringkali bersinggungan dengan masyarakat dan nelayan yang kehidupan ekonominya tertinggal. (sut)

- SEMEN GRESIK production increase to 11.3 million tons