Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

SUBSIDI BBM: 7 'wasiat' BBM UKP4 ke SBY

 
Aprianto Cahyo Nugroho
Aprianto Cahyo Nugroho - Bisnis.com 09 Mei 2012  |  19:50 WIB

 

 

JAKARTA : Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) diketahui menyerahkan sejumlah rekomendasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait kebijakan pengendalian BBM bersubsidi.

 

Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto mengatakan kebijakan yang akan diumumkan oleh Presiden pada bulan ini, sudah mempertimbangkan sejumlah rekomendasi dari UKP4 itu.

 

“Sudah dipaparkan. Tapi tentu beliau [Presiden SBY] mempunyai cakupan pertimbangan yang jauh lebih luas dari saya,” ujarnya ketika ditemui di sela-sela acara diskusi ‘Wasiat’ Wamen ESDM di kantor Setneg, hari ini, Rabu, 9 Mei 2012.

 

Sejumlah rekomendasi itu terdiri dari solusi jangka pendek yang bisa segera diterapkan (sebelum Juli 2012) dan solusi jangka menengah yang perlu waktu (2012—2014) seperti aturan berbasis cc mobil dan mempercepat transportasi publik.

 

Sejumlah rekomendasi jangka pendek itu: Satu, BPH Migas menerapkan sistem pencatatan distribusi BBM baru di sisi pengguna langsung BBM subsidi. Dua, agar PGN melepaskan ego sektoral untuk memperlancar program revitalisasi SPBG di 12 kota besar.

 

“Ada dana Rp400 miliar tapi ngga ada yang berani sentuh. Padahal [untuk mencatat distribusi BBM] mau itu pakai RFID, smart card, silakan saja. Tapi ngga ada yang mau megang uang itu. Dua, terkait PGN, Pak Dipo [seskab] harap turun tangan,” ujarnya.

 

Tiga, agar tim nasional menegakkan Inpres 13/2011 tentang Program Penghematan BBM (10%), listrik (20%), dan air (10%) secara menyeluruh di instansi pemerintah. Empat, menerbitkan aturan pelaksana konversi dari BBM ke BBG secara nasional seperti yang sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta melalui Pergub-nya.

 

Lima, penugasan kepada Kepolisian RI untuk menanggulangi kebocoran pemanfaatan BBM bersubsidi berskala besar seperti di kapal/tanker. Enam, mengganti jenis BBM bersubsidi bagi nelayan dari High Speed Diesel menjadi Low Speed Diesel.

 

Tujuh, konsumsi BBM bersubsidi dijadikan sebagai Key Performance Indicator pada Kementerian/Lembaga, BUMN, dan Pemda. Delapan, menyusun strategi untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, terutama terkait pemilihan waktu kenaikan yang tepat untuk menghindari dampak ekonomi makro.

 

Adapun, rekomendasi jangka pendek dalam konteks untuk menghindari penggunaan anggaran cadangan risiko fiskal dalam APBN-P 2012 adalah satu, kawal operasionalisasi PLTU 10.000 MW tahap I yang akan beroperasi tahun ini. Dua, kawal operasionalisasi proyek panas bumi dalam 10.000 MW tahap II yang akan beroperasi tahun ini.

 

Tiga, penghematan penerangan jalan umum yang saat ini berada di bawah kendali Pemda. Empat, percepatan pembangunan PLTP Sarulla 2x100 MW melalui penerbitan SKB 3 Menteri untuk memperjelas kepemilikan aset panas bumi.

 

“Program 10.000 MW tahap I itu sekarang baru 3.000 MW dari 10.000 MW, padahal kita sudah masuk ke tahap II. Selain itu juga kita perlu kawal operasional proyek panas bumi, ini ngga jalan pasti ada something wrong,” ujarnya. (msb)

 

BACA JUGA

>>IHSG Turun 52,01 Poin

>>Buyback Antam longsor Rp11.000/gram

>>Bakrie Upsize Ownership In Bumi Resources

>>12  SUKHOI Superjet-100 Ordered By Sky Aviation

10 Artikel Pilihan Bisnis.com

5 Kanal terpopuler Bisnis.com

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Vega Aulia Pradipta

Editor : Novita Sari Simamora

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top