JASA KONSTRUKSIProyek di luar negerai terkendala finansial & jaminan

 
Andhina Wulandari
Andhina Wulandari - Bisnis.com 25 April 2012  |  17:00 WIB

 

JAKARTA: Peluang menjajaki pasar konstruksi di luar negeri sangat terbuka lebar. Namun untuk melakukan penetrasi ke pasar internasional tidak lah mudah, terutama dalam hal finansial dan jaminan. 
 
Kepala Badan Pembinaan Konstruksi (BPK) Kementerian Pekerjaan Umum Bambang Goeritno mengatakan perlu adanya berbagai macam dukungan dan perlindungan dari pemerintah kepada pelaku jasa konstruksi sehingga peluang di pasar luar negeri tidak terlewat begitu saja.
 
Dukungan yang harus diberikan pemerintah diantaranya kemudahan jaminan pembiayaan melalui dukungan bank Export-Import (Exim Bank). Selain itu, perlu adanya pajak yang ‘ramah’ terhadap para kontraktor nasional ketika melaksanakan proyek di negara lain.
 
“Prospek sangat bagus, tapi perlu dukungan pemerintah dan perbankan untuk melindungan kontraktor nasional, khususnya untuk di Timur Tengah. Karena ada beberapa hal yang mereka perlukan untuk lebih lancar dan percaya diri masuk ke pasar luar negeri,” ujarnya hari ini.
 
Memang diakui olehnya menjajaki pasar konstruksi di luar negeri penuh dengan resiko. Pasalnya banyak negara-negara yang sering kali terlambat memberikan pembayaran kepada penyedia jasa konstruksi.
 
Sayangnya, pemerintah Indonesia belum berani memberikan dukungan dan jaminan kepada kontraktor yang ingin menggarap proyek di luar negeri. Berbeda dengan Jepang, Korea Selatan, atau China yang pemerintahnya cukup kuat bahkan bisa menerapkan sistem barter ketika kontraktornya tidak dibayar.
 
“Kalau jadi main kontraktor, resiko bisnisnya besar. Induk kontraktor Wika (Wijaya Karya) yang di Aljazair lama tidak dibayar. Tapi Jepang memiliki back up yang kuat dari pemerintahnya, mereka juga sudah menerapkan mekanisme barter. Kalau Indonesia belum ada, dan jaminan itu memang sulit,” jelasnya.
 
Oleh karena itulah, ucapnya, sebagai tahap awal penyedia jasa nasional memang lebih baik menjadi sub kontraktor terlebih karena ditanggung langsung oleh kontraktor utama, resiko yang dihadapi pun tidak terlalu besar.
 
“Sementara jadi sub kontraktor yang penting keamanan jaminan bisnis. Bila terus menerus akan semakin baik dan keuntungannya pun bisa lebih besar.”
 
Bila sudah memiliki sinergi dan kolaborasi yang memadai dan pemerintah sanggup memberikan dukungan, tidak ada salahnya untuk menjadi kontraktor utama.
 
Untuk menghindari gagal bayar, para kontraktor harus mampu menuliskan secara terperinci klausul pembayaran di dalam kontrak, terutama kontrak yang berjenis design & build. (sut)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top