GARUDA VS MERPATIRegulator diminta batasi izin

 
nonaktive - Arif Gunawan Sulistyono | 23 April 2012 20:01 WIB

 

JAKARTA: Persaingan di industri penerbangan rute pendek antar maskapai BUMN yakni Garuda Indonesia dan Merpati Nusantara Airlines dinilai tidak perlu terjadi karena dinilai tidak sehat. Regulator harus batasi pemberian izin rute agar lebih proporsional.
 
Wakil Ketua Komisi V DPR Nursyirwan Soedjono mengatakan regulator dengan mudah dapat mengatur operasi dari maskapai Garuda Indonesia dan Merpati karena masing-masing memiliki karakter dan kekuatan armada. 
 
“Garuda sudah membangun armada sesuai dengan klasifikasi penumpang yang menjadi pangsa pasarnya, Merpati dapat konsentrasi di daerah perintis yakni Indonesia bagian Timur, sehingga seharusnya tidak perlu terjadi persainganyang tidak sehat,” kata Nusyirwan kepada Bisnis  hari ini, Senin 23 April 2012.
 
Menurutnya, yang mengatur soal izin rute itu adalah regulator yakni Kementerian Perhubungan. Antara Garuda dan Merpati segmen usahanya berbeda, sehingga tidak perlu persaingan karena keduanya juga perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 
“Rute yang sudah ada Merpatinya, khususnya di penerbangan rute pendek, jangan diambil Garuda. Garuda lebih baik menambah armadanya di rute yang sudah diterbangi karena saat ini kekurangan pesawat,” ucapnya.
 
Pakar penerbangan yang juga Guru Besar Universitas Tarumanegara Kemis Martono mengatakan untuk industri  penerbangan nasional sudah ada pembagian, rute-rute pendek dan perintis diserahkan kepada Merpati, sedangkan rute jarak panjang nasional, regional dan internasional dikembangkan Garuda.
 
“Garuda kalau mau masuki rute penerbangan jarak pendek akan berat bagi Merpati, sehingga regulator harus proporsional memberikan izin rute penerbangan,” tuturnya.
 
Menurut Martono, untuk rute yang sudah ada Merpati, jangan diterbangi lagi oleh Garuda apalagi keduanya merupakan perusahaan pelat merah.
 
“Industri penerbangan di Indonesia memang sudah menjadi sorotan dunia internasional, khususnya soal rute jarak pendek. Pemerintah harus tahu porsi masing-masing maskapai,” tuturnya.
 
Martono menjelaskan menurut pandangan dunia internasional, industri penerbangan Indonesia sangat menjanjikan, karena terdiri dari negara kepualuan, dengan PDB yang memasuki kategori middle income country (MCI), penduduknya 230 juta. Kondisi ini menarik investor asing untuk transportasi udara.
 
Dia menyebutkan perkembangan penerbangan tidak berjadwal di Indonesia sangat tinggi. Berdasarkan hasil survey, pesawat carter (sewaan) di Indonesia terbang 75 jam per bulan, sedangkan di Amerika Serikat hanya terbang  50 jam per bulan.
 
“Lebih baik Garuda masuk ke segmen ini untuk penerbangan ke luar negeri maupun dalam negeri,” kata Martono.
 
Martono menyarankan lebih baik untuk penerbangan jarak pendek dan perintis diserahkan kepada perusahaan penerbangan kecil, yakni di setiap pulau ada perusahaan penerbangan lokal. Dengan demikian akan menjadi pengumpan dan menjamin konektifitas di Indonesia apalagi di daerah perbatasan.
 
“Untuk penerbangan jarak panjang hingga regional dan internasional, diserahkan kepada maskapai besar, 5-7 perusahaan cukup,” tuturnya. (sut)

Tag :
Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top