FOOD ESTATE: Konsep kawasan pangan skala luas akan tetap dilanjutkan

JAKARTA: Konsep pengembangan kawasan pangan terpadu skala luas (food estate) akan tetap dilanjutkan, karena pengembangan kawasan pangan dalam skala luas itu dinilai akan berkontribusi signifikan terhadap cadangan pangan.Menteri Pertanian Suswono mengatakan
Yeni H. Simanjuntak | 15 April 2012 15:54 WIB

JAKARTA: Konsep pengembangan kawasan pangan terpadu skala luas (food estate) akan tetap dilanjutkan, karena pengembangan kawasan pangan dalam skala luas itu dinilai akan berkontribusi signifikan terhadap cadangan pangan.Menteri Pertanian Suswono mengatakan saat ini program food estate di Kalimantan dari PT Sang Hyang Sri dan PT Pupuk Sriwidjaja serta petani sudah mencapai 100.000 ha.

PT Sang Hyang Seri (persero), katanya, sudah merespons program food estate dengan menargetkan mengelola lahan pertanian seluas 40.000 ha di Kalimantan. Namun, target dari perseroaan benih itu, menurutnya, belum tercapai.“Konsep food estate tetap diteruskan, karena itu menjadi bagian dari upaya cadangan pangan nasional,” ujarnya kepada Bisnis, hari ini.Dia menegaskan konsep pengembangan kawasan pangan skala luas itu diperuntukkan bagi perusahaan dan investor manapun. Namun, pemerintah akan memprioritaskan perusahaan pelat merah yang selama ini bergerak di sektor pangan untuk menggarap food estate."[food estate] petani dan BUMN sudah jalan, prioritas untuk BUMN, tetapi silakan siapa saja, sekarang [food estate] yang sudah jalan itu SHS yang sudah merespon seluas 40.000 ha, belum mencapai target lahan seluas itu."Selain SHS, katanya, perusahaan pelat merah lainnya yang mulai menggarap food estate yaitu PT Pusri seluas 30.000 ha dan petani 30.000 ha di Kalimantan Timur.Dia mengklaim kawasan pangan skala luas terpadu yang sudah ada saat ini di Kalimantan mencapai 100.000 ha.Konsep food estate pertama kali berada di Merauke. Namun, sampai saat ini belum mulai berjalan, kendati sudah ada beberapa perusahaan seperti Wilmar Group dan Rajawali group yang sudah mulai masuk ke Merauke.Mentan Suswono menuturkan food estate di Merauke masih menunggu dari kesiapan pemerintah daerah, karena masih menghadapi persoalan hak ulayat dan tumpang tindih kawasan hutan.Selain Merauke dan Kalimantan, katanya, pihaknya akan menjajaki kawasan food estate Pulau Buru dan Pulau Seram, Maluku. "Pekan ketiga April ini, saya akan ke Pulau Buru, Maluku, yang memiliki potensi lahan cukup luas, kami akan dorong juga [Pulau Buru menjadi kawasan food estate," jelasnya.Namun, pengembangan kawasan pangan terpadu di Kutai Timur Kalimantan Timur dengan potensi 60.000 hektare masih terkendala belum dikeluarkannya izin Kementerian Kehutanan.Sebelumnya, Bupati Bulungan, Kalimantan Timur Budiman Arifin mengatakan tiga perusahaan yang berinvestasi di kawasan Delta Kayan Food Estate, Bulungan, maish dalam tahap uji Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan uji coba penanaman.Ketiga perusahaan itu masing-masing PT Nusa Agro Mandiri -pemilik restoran Solaria- 1.950 ha, PT Miwon Indonesia 3.245 ha dengan investasi Rp450 miliar dan Sang Hyang Seri yang mendapat lahan seluas 3.000 ha.Dia menjelaskan Kabupaten Bulungan memiliki lahan areal penggunaan lain (APL) 50.000 ha dipergunakan untuk lahan transmigrasi 10.000 ha, untuk food estate ketiga perusahaan itu sekitar 8.000 ha, sisanya 32.000 ha sudah digarap oleh masyarakat setempat.Menurutnya, banyak perusahaan swasta yang tertarik untuk menggarap lahan tersebut seperti PT Tiga Pilar dan Kalla Group. Namun, pemeintah Bulungan tidak dapat memberikan izin, karena lahan yang ada sudah dimanfaatkan oleh masyarakat.Solaria, perusahaan restoran, melalui anak perusahaan PT Nusa Agro Mandiri sudah mulai berbudidaya kedelai dan padi serta ikan air tawar pada lahan seluas 1.950 ha di kawasan pangan skala luas (food estate) Delta Kayan Kabupaten Bulungan, Kaltim.Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Didin S. Damanhuri mengatakan swasembada dan ketahanan pangan selama ini justru diperankan oleh petani skala kecil dengan kepemilikan lahan sekitar 0,3 hektare."Korporasi kan mengejar untung sebesar mungkin, sehingga semakin tidak melibatkan petani. Jangan food estate, karena dampak negatif lebih besar," ujarnya.Sementara itu, pelaku usaha yang berencana masuk ke kawasan pangan skala luas secara terpadu Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) mengakui masih dalam proses mengurus perizinan pelepasan kawasan hutan oleh pemerintah daerah setempat.Komisaris PT Wilmar Group Tumanggor mengatakan pihaknya masih mengurus perizinan pelepasan kawasan hutan produksi konversi (HPK) di Merauke.Dia menuturkan infrastruktur di kawasan pangan terpadu Merauke tersebut juga belum tersedia dengan baik yang masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha.Wilmar Group, katanya, mengajukan lahan seluas 40.000 hektare yang direncanakan untuk perkebunan tebu.Secara terpisah, Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar meminta pemerintah untuk tetap melindungi lahan pertanian potensial untuk pangan.Menurutnya, lahan pertanian tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan investasi industri semata, karena luas lahan produktif semakin menyusut akibat peralihan fungsi lahan pertanian untuk kepentingan lainnya.Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan rencana investasi yang belum direalisasikan hingga saat ini mencapai Rp1.400 triliun akibat terkendala pembebasan lahan terutama pada sektor pertanian dan pertambangan.“Investasi disadari penting untuk membangun pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan, tetapi menggerus areal pertanian potensial demi investasi akan mengakibatkan banyak program pangan nasional gagal,” ujarnya.Pemerintah membutuhakn ekstensifikasi lahan pertanian untuk berbagai komoditas utama, seperti kedelai dan tebu. Pemerintah beralasan percepatan swasembada kedelai dan gula terkendala pengadaan lahan yang diperlukan untuk memperluas areal tanam kedelai dan tebu.Dia menilai pemerintah tidak pernah serius dalam pengembangan investasi pertanian dan penambahan lahan pertanian, tetapi lebih fokus pada pengembangan investasi sektor industri dan manufaktur.Padahal dengan mendorong investasi pertanian, maka akan menciptakan lapangan kerja dan tersedianya pangan secara mandiri.Data Kementan mencatat selama 2005- 2009 investasi modal dalam negeri naik 23,03% menjadi Rp37,8 triliun dari Rp30,7 triliun. Investasi asing di sektor pertanian justru turun dari 3,9% pada 2005 menjadi 1,2% pada 2009. Pada 2009, dari total investasi asing (PMA) sebesar US$10,81 miliar, sektor pertanian hanya US$0,13 miliar. (faa)

Tag :
Editor : Dara Aziliya

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top