EKONOMI HIJAU: Kemenhut tata pilar pendukung

 
Gajah Kusumo
Gajah Kusumo - Bisnis.com 03 April 2012  |  19:34 WIB

 

JAKARTA: Kementerian Kehutanan akan mengupayakan sejumlah isu kehutanan menjadi salah satu pilar ekonomi hijau yang kini tengah dibahas oleh United Nations of Environmental Programe (UNEP).
 
Sekjen Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto mengungkapkan salah satu kegagalan konsep pembangunan berkelanjutan yang dicetuskan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio De Jeneiro Brazil 1992.
 
Menurut Hadi, kealpaan terhadap isu-isu kehutanan telah meningkatkan tren kerusakan lingkungan di sejumlah negara di dunia. Dia berharap konsep ekonomi hijau lebih menekankan pentingnya prinsip kelestarian dalam proses produksi dan konsumsi sumber daya hutan.
 
Hadi menilai sektor kehutanan akan berkontribusi menyeimbangkan fungsi ekonomi, ekologis, dan sosial lingkungan. Kegiatan ekonomi hijau di sketor kehutanan akan memprioritaskan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
 
“Ekonomi hijau masih terus dibahas, tapi persoalan kehutanan tidak masuk dalam tujuh konsep yang diprioritaskan UNEP,” ungkapnya kepada Bisnis hari ini.
 
Ekonomi hijau yang dibahas UNEP memang lebih mengedepankan pengembangan kota lestari, energi, pangan, pekerjaan, kelautan, air dan sanitasi. Perspektif ekonomi hijau lebih diarahkan pada pengembangan infrastruktur yang mendukung praktik ekonomi yang berkelanjutan.
 
“Kalaupun tidak jadi bagian dari ekonomi hijau UNEP, kita akan tetap mendorong investasi hijau di Indonesia,” ungkapnya.
 
Kementerian Kehutanan, ungkap Hadi, akan menuntaskan pengembangan hutan-hutan tanaman industri seluas 500.000 hektar per tahun yang dapat dikelola sebagai sumber tanaman pangan dan energi terbarukan.
 
Pemerintah melalui perusahaan BUMN kehutanan akan melakukan divestasi terhadap sejumlah perusahaan yang mengantongi izin Hak pengusahaan Hutan (HPH) dan HTI yang belakangan mati suri akibat kebijakan otonomi dan kekurangan modal.
 
Hadi mencatat hingga kini terdapat 179 dari 285 unit industri pemilik izin HPH yang tidak aktif mengelola kawasan hutan. Selain itu, divestasi juga akan membantu 175 perusahaan HTI yang kekurangan modal akibat tidak dapat mengoptimalkan dana reboisasi.
 
“Kalau divestasi melalui BUMN menemui jalan buntu, kami akan tawarkan ke investor baru,” jelasnya. 
 
Pemerhati Lingkungan sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Emil Salim mengungkapkan kegagalan pengembangan ekonomi keberlanjutan KTT Bumi seharusnya menjadi pelajaran serius bagi sejumlah pemangku kepentingan baik di negara-negara maju maupun berkembang.
 
Dia pesimistis ekonomi hijau yang diprakarsai UNEP dapat terealisasi apabila setiap sektor tidak saling terintegrasi. Isu perubahan iklim, serunya, akan terus menjadi materi yang dibahas setiap decade karena tidak pernah ditemukan solusi yang tepat.
 
“Kalau tidak pernah ada interlink, ekonomi hijau ini tidak akan tercapai,” jelasnya. (sut)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top