JAKARTA: Aturan keselamatan dan impor bahan baku yang kompleks menghambat kinerja industri produk pangan, kosmetik dan obat tradisional Indonesia.Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman mengatakan beberapa aturan impor bahan baku mengganggu rantai pasokan produsen makanan dan minuman, farmasi, jamu dan kosmetik.Dia menjelaskan saat ini impor beberapa jenis bahan mentah masih membutuhkan izin dari 4 instansi pemerintah yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Badan Karantina.Aturan yang rumit, jelasnya, menekan efisiensi produksi karena mempersingkat waktu penyimpanan bahan baku oleh produsen.Adhi mencontohkan penerbitan aturan Peraturan Menteri Pertanian No. 3/2012 yang mengatur izin impor bagi produk-produk yang sudah diatur oleh Badan POM.“Duplikasi-duplikasi ini tidak efisien karena menambah panjang rantai perizinan dan pengawasan,” katanya dalam acara Breakfast Meeting di Kementerian Perindustrian, hari ini 24 Februari 2012.Selain itu, proses pengurusan izin edar bagi produk pangan dinilai rumit dan membutuhkan waktu yang panjang.“Selain menyebabkan biaya tinggi, banyak industri kecil menengah akhirnya memilih cara pintas memilih izin pangan industri rumah tangga (PIRT),” kata Adhi.Dia mengungkapkan kecenderungan tersebut membahayakan keamanan pangan, karena beberapa produsen pangan berisiko tinggi hanya berstatus PIRT. Sebaliknya, aturan yang terlalu ketat diterapkan bagi produk-produk pangan berisiko rendah.Adhi menambahkan proses perizinan yang panjang tersebut membuat strategi pemasaran perusahaan-perusahaan makanan dan minuman gagal terlaksana karena bisa menunda waktu peluncuran produk-produk baru.Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Farmasi (GP Farmasi) Darodjatun Sanusi beberapa bahan baku produk farmasi seperti gelatin, pancreatin dan human albumin masih harus melewati badan karantina.Proses di badan karantina yang panjang dan menyebabkan biaya tinggi, lanjutnya, mengganggu aktivitas produksi industri farmasi di Tanah Air.“Gelatin digunakan untuk membuat cangkang obat, kalau tidak ada produksi kapsul harus ditunda. Selain itu masih ada masalah seperti hexamine dimasukkan ke bahan berbahaya,” kata Darodjatun.Kepala Badan POM Lucky Slamet membenarkan pengawasan dan aturan 148 pos tarif bahan baku untuk industri-industri di atas masih tumpang tindih antar instansi pemerintah.Dia mengusulkan pembentukan pengawasan terpadu dan pembuatan buku tarif yang dilengkapi nomor CAS (Chemical Abstracts Service) bagi produk pharmaceutical grade.“Selain itu harus ada diskusi antar instansi mengenai pos tarif maupun pengawasan agar proses perizinan bisa lebih efisien,” kata Lucky.Menteri Perindustrian M. S. Hidayat berjanji permasalahan mengenai regulasi keamanan produk dan importasi bahan baku akan diselesaikan dalam 3-4 bulan pertama tahun ini.Hidayat menjelaskan Kementerian Perindustrian telah menyusun matriks daya saing industri yang mencakup perubahan regulasi-regulasi penghambat pertumbuhan industri.“Kalau beberapa bulan setelah diskusi hari ini masalahnya masih sama, artinya kami yang di depan [perwakilan pemerintah] gagal,” kata Menperin. (faa)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
