JAKARTA: Kementerian Pekerjaan Umum siap membiaya pembangunan akses tol Tanjung Priok seksi NS Direct Ramp dengan rupiah murni apabila pinjaman Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk kontrak jalan tol sepanjang 1,1 km itu tidak disetujui.
Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto mengatakan saat ini pihaknya sudah mengajukan pinjaman tambahan kepada JICA sebesar Rp300 miliar untuk pembiayaan ruas tol tersebut.
"Sekarang kami sedang menunggu jawaban, kalau bersedia menggunakan loan, tetapi kalau tidak kami siap untuk gunakan rupiah sehingga bisa langsung dilelang," ujar Djoko dihubungi Bisnis, Rabu 22 Februari 2012.
Menurut target, sambungnya, PU akan memulai proses konstruksi pada September 2012 dengan waktu pelaksanaan 18 bulan sehingga diharapkan Maret 2014 ruas tersebut dapat segera diselesaikan.
Oleh karena itulah, pihaknya berharap JICA segera memberikan jawaban atas kepastian pemberian pinjaman tersebut.
Djoko menuturkan akses ruas tol Tanjung Priok sebetulnya terdiri dari empat paket yakni seksi E1 (Rorotan-Cilincing) sepanjang 3,4 km, seksi E2 (Cilincing-Jampea) sepanjang 2,74 km, seksi E2A (Cilincing-Simpang Jampea) dengan panjang 1,92 km.
Dilanjutkan dengan seksi NS Link (Yos Sudarso-Simpang Jampea) sepanjang 2,24 km dengan total nilainya Rp3,3 triliun. Keempat paket tersebut sudah mendapatkan persetujuan JICA dan beberapa diantaranya sudah cair.
Dalam perkembangannya, pemerintah membutuhkan tambahan ruas tol sepanjang 1,1 km yang akan menghubungkan keempat paket akses tanjung priok tersebut dengan jalan tol pelabuhan Tanjung Priok.
"Semula hanya itu saja (empat paket), kemudian ada tambahan yang belum ada di loan JICA. Ini minta untuk disetujui gunakan sisa dana dari empat paket, tapi kalau mereka nggak setuju, siap pakai rupiah," ungkapnya.
Menurut Djoko, pinjaman NS Direct Ramp tersebut saat ini belum terlalu terburu-buru karena pemerintah masih fokus pada proses konstruksi E2A dan NS Link, dan lagi ruas tersebut nantinya hanya akan menjadi penyambung dari ruas jalan yang sedang dikonstruksi.
Sementara itu, Project Manager Unit JICA-Korea Ditjen Bina Marga Nonviani mengatakan NS Direct Ramp telah dimasukan dalam bagian pinjaman yang didanai oleh JICA sehingga tidak dialokasikan dalam DIPA Kementerian PU TA 2012 baik rupiah murni maupun dana pendampingan.
Menurutnya, saat ini PU masih menunggu persetujuan pinjaman dari JICA. Untuk memberikan persetujuan pinjaman, pemerintah Jepang mensyaratkan perlunya penyelesaian studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
Perrsyaratan studi lingkungan tersebut, ujarnya sudah dikirimkan ke Jepang sejak satu bulan yang lalu, dan tidak ada permasalahan baik dari sisi sosial maupun lahan sehingga seharusnya pinjaman dapat segera disetujui.
"Itu sudah selesai dan disetujui oleh Mendagri, sekarang sedang dievaluasi oleh JICA, kalau setuju baru masuk (pinjaman)," ucapnya.
Hanya saja, masalahnya, pemerintah Jepang tidak memberikan kepastian batas waktu pinjaman tersebut disetujui.
Kerja sama langsung
Di ruas tol Tanjung Priok kerja sama terjalin antara pemerintah Indonesia langsung dengan JICA pusat di Jepang bukan perwakilan di Jakarta karena masuk dalam paket yang nilainya terbilang cukup besar.
"Kami di sini perlu kepastian karena adanya penjadwalan, juga dikhawatirkan dana membengkak karena inflasi tapi kita juga tidak bisa memaksa mereka untuk tanda tangan," ujarnya.
Meski demikian, Nonviani optimistis JICA akan mencairkan pinjaman tersebut karena beberapa hari yang lalu sudah dilaksanakan pertemuan diantara kedua belah pihak, dimana Jepang mengatakan persetujuan tersebut akan segera ditandatangani.
"Mudah-mudahan bisa segera, agar tender bisa langsung dilaksanakan. Apalagi untuk proses pencairan bisa memakan waktu 9 bulan," katanya. (ea)
