JAKARTA: Kementerian Pekerjaan Umum mengajukan usulan pinjaman luar negeri (LN) sebesar US$5,53 miliar untuk pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur dalam kurun waktu hingga 2014.
Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pekerjaan Umum Maliki Moersid mengatakan usulan tersebut telah diajukan kepada Bappenas sejak Januari lalu untuk kemudian di bahas dalam sidang kabinet.
"Ini baru usulan yang kami ajukan, tapi untuk nilai realnya belum pasti, bisa berubah karena masih akan melalui berbagai macam proses yang nantinya akan digodok lagi di DPR," ujar Maliki kepada Bisnis di ruang kerjanya hari ini.
Maliki merinci, usulan pinjaman yang mereka ajukan terdiri dari dua bagian. Pertama usulan pinjaman yang telah diajukan sejak 2010 yang kemudian direvisi pada tahun 2011 dengan nilai usulan sebesar US$2,078 miliar.
Pinjaman tersebut terdiri atas proyek Ditjen Sumber Daya Air sebesar US$274,7 juta yang diperuntukan diantaranya bagi proyek penanganan erupsi gunung merapi US$64 juta dan lanjutan proyek pembangunan waduk Jatigede US$75 juta.
Pinjaman revisi yang diusulkan untuk proyek di Ditjen Cipta Karya sebesar US$1,72 miliar di antaranya untuk proyek penyiapan air bersih penanganan di Jabodetabek US$347 juta.
Sementara itu, pinjaman revisi yang diajukan untuk proyek Bina Marga ialah proyek jembatan Kendari sebesar US$75 juta.
Awalnya jembatan yang berada di Sulawesi Tenggara tersebut merupakan salah satu dari empat proyek yang mendapatkan pinjaman dari China, namun karena hingga akhir 2011 belum juga menandatangani kontrak perjanjian maka pinjaman diproses kembali untuk pinjaman revisi.
"Jembatan Kendari dua kali tender dan gagal karena penawaran yang lebih dari estimate owner, maka pinjaman diajukan kembali karena bila loan belum terpakai harus diusulkan baru lagi," ucapnya.
Selain mengajukan pinjaman revisi, Kementerian PU juga mengajukan usulan pinjaman baru untuk mendukung proyek-proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembanguan Ekonomi Indonesia dan Masterplan Priority Area dengan total nilai US$3,454 miliar.
Maliki merinci pinjaman tersebut terdiri atas proyek Sumber Daya Air sebesar US$1,568 miliar diantaranya untuk penanggulangan sedimen dan masalah banjir di Sulawesi Selatan US$100 juta, pelaksanaan waduk mujur kawasan khusus daerah tertinggal sebesar US$90 juta.
Sementara itu untuk proyek di Ditjen Cipta Karya yang diusulkan sebesar US$536 juta diantaranya untuk konstruksi regional Tempat Pembuangan Akhir Bogor dan Depok senilai US$172 juta.
Adapun, usulan pinjaman baru yang diajukan PU untuk proyek di Direktorat Bina Marga senilai US$1,35 juta. Pinjaman tersebut diantaranya akan digunakan untuk pelaksanaan proyek jalan tol Cisumdawu tahap II sebesar US$330 juta, ruas tol Manado-Bitung sebesar US$80 juta, dan ruas tol Balikpapan Samarinda sebesar US$380 juta.
Menurutnya, terdapat beberapa proyek yang pengerjaannya dilaksanakan dengan skema public private partnership, sehingga pinjaman yang diajukan tersebut akan menjadi dana tambahan di luar dana-dana yang berasal dari swasta. (sut)
