Khawatir krisis Eropa memburuk? Tak perlu cemas berlebihan. Berikut ini adalah sejumlah langkah pengamanan untuk memadamkan risiko fiskal, yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta, Kamis, 12 Januari.
LANGKAH MITIGASI KRISIS:
* Pemerintah akan mempercepat penyerapan anggaran sejak awal tahun, menyediakan protokol pengelolaan krisis bersama Bank Indonesia, dan menyediakan Dana Stabilisasi Obligasi.
* Kementerian Keuangan juga menyiapkan penggunaan Sisa Anggaran Lebih untuk stabilisasi Surat Berharga Negara jika terjadi penarikan secara tiba-tiba (sudden reversal), dan penyediaan pinjaman siaga untuk ketahanan pangan. Sisa anggaran hingga akhir 2011 mencapai Rp97 triliun.
* Ketahanan ekonomi kuat dari sisi cadangan devisa yang mencapai US$110 miliar
*Indonesia memiliki kesepakatan untuk memanfaatkan fasilitas keuangan dari ChiangMai Initiative senilai US$120 miliar serta fasilitas swap dengan China dan Jepang masing-masing US$15 miliar dan US$12 miliar.
* Pemerintah juga menyiapkan cadangan dana untuk mengatasi risiko fiskal tahun ini, antara lain pembentukan dana cadangan risiko fiskal senilai Rp15 triliun, alokasi dana bantuan sosial senilai Rp47,8 triliun, subsidi non energi Rp40,3 triliun, dan cadangan beras Rp2 triliun.
* Posisi Indonesia lebih aman lagi mengingat rasio utang, berdasarkan update terbaru, mencapai 24,9% terhadap PDB.
* Dengan investment grade, biaya pinjaman untuk Indonesia terus menurun, saat ini rata-rata bunga utang Indonesia lebih murah sekitar 3% dibandingkan rata-rata peer di emerging market.
* Dampak krisis Eropa ke Indonesia tidak terlalu besar mengingat pangsa ekspor Indonesia terhadap GDP hanya sekitar 45%, jauh berbeda dengan Singapura yang mencapai 377% atau Hong Kong yang mencapai 380%, menurut riset Standard Chartered Bank.
* Data terbaru ekspor Indonesia 2011 menembus US$200 miliar. Indonesia menjadi negara ke-21 di dunia yang memiliki nilai ekspor di atas US$200 miliar.
* Sejak tahun 2010 silam, investasi langsung kembali mengambil peran dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang diperkirakan akan semakin menguat menyusul level investment grade yang diraih akhir tahun lalu.
* Indonesia bersama negara berkembang Asia bahkan menyumbang 55% pertumbuhan ekonomi global selama tiga tahun terakhir. China dan India juga relatif tahan terhadap dampak penurunan permintaan global karena pangsa ekspor terhadap PDB kedua negara itu masing-masing hanya 47% dan 26%. Ini yang menjelaskan mengapa pada 2008 silam, China, India dan Indonesia menjadi tiga perekonomian terbaik di dunia meskipun krisis global yang dipicu kebangkrutan gadai kualitas rendah (subprime mortgage) berkecamuk di Amerika.
PENANGANAN SUBSIDI ENERGI
* Bila krisis Eropa memburuk disertai lonjakan harga minyak, pemerintah bisa mempercepat pengajuan perubahan APBN 2012. Jika itu dilakukan, opsi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sekarang ini belum diambil, bisa saja diambil dengan minta persetujuan DPR.
* Saat ini pemerintah memberikan dukungan fiskal untuk pengaturan BBM bersubsidi berupa kredit lunak untuk SPBU, penyediaan subsidi Konverter kit 200.000 unit, serta subsidi LGV sebesar Rp1.000 per liter.
* Pemerintah akan memastikan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi secara bertahap mulai 1 April. Langkah itu diambil guna menjaga agar konsumsi premium tidak melebihi 40 juta kiloliter agar subsidi tidak membengkak seperti tahun lalu. Langkah itu diambil setelah pada 2011, subsidi BBM yang dianggarkan Rp85 triliun bengkak menjadi Rp165 triliun, sedangkan subsidi listrik yang diberi plafon Rp65 triliun membengkak menjadi Rp90 triliun. Akibatnya, realisasi subsidi energi tahun lalu bengkak Rp 195 triliun menjadi Rp255 triliun. Subsidi tambun itu terjadi akibat lonjakan konsumsi BBM bersubsidi yang semula dipatok 37 juta kiloliter menjadi di atas 40 juta kiloliter, yang berbarengan dengan kenaikan harga minyak dari asumsi US$95/barel menjadi US$111/barel.
PENERIMAAN PAJAK
* Risiko fiskal juga didekati dengan menggenjot penerimaan terutama perpajakan. Tahun ini pemerintah mematok target pajak Rp1.032 triliun. Penerimaan pajak itu telah meningkat 2,5 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2006 yang mencapai Rp409 triliun.
* Namun demikian, pada tahun lalu pemerintah kecolongan dengan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp20 triliun, yang diduga akibat permainan sejumlah perusahaan wajib pajak di kawasan berikat, merujuk Dirjen Pajak Fuad Rahmany.
* Ditjen Pajak akan melakukan penelusuran dengan bantuan surveyor independen, termasuk terhadap perusahan pertambangan dan perusahaan perkebunan.
* Kementerian Keuangan juga akan melakukan sinergi basis data antara Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data, untuk membenahi berbagai fasilitas perpajakan karena disinyalir banyak digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
