Pemerintah diminta tak paksakan pembatasan BBM

JAKARTA: Pemerintah diminta tidak memaksakan program pembatasan BBM bersubsidi mulai 1 April 2012 tanpa menyiapkan langkah-langkah solusi bersamaan dengan pelaksanaan program itu.Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah solusi agar dampak negatif dari kebijakan itu bisa dikurangi. Jika tidak ada langkah-langkah solusi, lebih baik program pembatasan BBM bersubsidi itu ditunda.“Jangan karena anggaran subsidi 2011 membengkak jadi Rp167 triliun akibat terlampauinya kuota BBM bersubsidi, lalu pemerintah bertindak reaktif dan memaksakan program pembatasan harus terlaksana,” ujarnya dalam keterangan resmi, hari ini.Marwan mengatakan pemerintah terkesan hanya ingin mengambil langkah mudah karena memegang kekuasaan, tanpa ingin bersusah payah melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak rakyat.“Mayoritas rakyat menggunakan kendaraan pribadi karena transportasi publik tidak memadai atau bahkan tidak tersedia,” ujar Marwan.Menurutnya, angkutan publik di negara ini bukan saja minim subsidi tetapi juga diabaikan. Di sisi lain, sarana jalan raya terbatas dan bahkan sebagian jalan raya dibangun dalam rangka memenuhi kepentingan pengusaha jalan tol.“Kita bukan tidak sadar bahwa subsidi harus dibatasi, tapi subsidi harus diberikan secara tepat sasaran, objektif, dan berkeadilan,” ujarnya.Menurutnya, program pembatasan BBM bersubsidi ini terkesan lebih merujuk pada gagasan-gagasan yang datang dari Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo, tanpa didahului kesepakatan bersama.(api)