JAKARTA: Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyatakan tak akan ikut campur atas rencana pemerintah yang akan menggabungkan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk pengembangan mobil merek nasional.
Meski demikian, asosiasi industri otomotif mainstream tersebut mengingatkan pemerintah agar berhati-hati atas rencana itu karena menyangkut pertimbangan bisnis, kesiapan infrastruktur dan pendanaan yang sangat matang.
Pada sisi lain, jika pemerintah ceroboh dengan memberikan proteksi besar-besaran bagi pengembangan mobil tersebut, tak mustahil kondisi itu akan kembali mengundang WTO menjatuhkan sanksi seperti yang pernah terjadi pada rezim Orde Baru.
“Gaikindo tak akan ikut campur soal siapa saja yang terlibat mengembangkan mobil merek nasional entah pemerintah atau swasta. Namun, kami tetap menyambut baik terutama inovasi para siswa SMK yang mampu merakit mobil sendiri,” kata Ketua I Gaikindo Jongkie D. Sugiarto kepada Bisnis Selasa, 10 Jan.
Kesuksesan pelajar sekolah menengah kejuruan (SMK) 02 Solo, Jawa Tengah, menciptakan prototipe mobil merek Esemka ternyata direspons serius Kementerian BUMN yang akan menggabungkan empat perusahaan permesinan.
Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan empat BUMN yang akan dimerjer adalah PT Industri Kereta Api (Inka), PT Barata Indonesia, PT Bima Bosma Indra dan PT Dirgantara Indonesia.
PT Krakatau Steel Tbk juga akan dilibatkan tapi tidak ikut dimerjer. Sebelum dimerjer, pemerintah akan mengkalkulasi dahulu nilai bisnis dan peluang pasarnya. (Bisnis, 10 Januari).
Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian Budi Darmadi mengatakan langkah merjer empat BUMN tersebut sangat positif supaya pengembangan mobil merek Indonesia dapat direalisasikan.
“Kemenperin menyambut positif atas rencana tersebut supaya seluruh program pengembangan mobil merek nasional bisa optimal dan terintegrasi terutama dari aspek supervisi, bantuan legal, promosi, peralatan mesin-mesin dan pelatihan,” katanya, Selasa 10 Januari.
Namun, tambah Jongkie, pengembangan mobil merek nasional harus melalui proses dan tahapan yang sangat panjang sehingga butuh kesiapan yang sangat baik di berbagai lini.
“Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah siapa sasaran pasarnya? Siapa yang akan mengerjakan? Bagaimana dengan sistem layanan purnajualnya, garansi, pasokan spare part, sumber daya manusia dan proses uji coba? Semua perlu pembuktian,” katanya.
Menurut dia, Gaikindo bukan anti terhadap proyek mobil merek nasional tapi hanya mengingatkan supaya euforia masyarakat terhadap keberhasilan siswa-siswa SMK di Solo yang mampu mengembangkan prototipe mobil Esemka tidak disikapi berlebihan dan dipolitisasi.
“Saya yakin pemerintah kita menyadari betul atas kegagalan yang pernah dibuat pada masa lalu sehingga pada masa kini seluruh pemangku kepentingan tak akan bisa seenaknya membuat regulasi pengembangan proyek mobil nasional tapi melanggar aturan WTO,” paparnya. (ea)
