JAKARTA: Kementerian Pekerjaan Umum menemukan adanya kelemahan pada titik buhul atau sambungan antara kabel vertikal dan kabel utama jembatan Kutai Kartanegara yang runtuh, 26 November lalu.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan timnya telah membawa bagian-bagian baja jembatan pada laboratorium di ITB, Bandung, untuk diteliti dan diuji kualitas material yang digunakan apakah telah sesuai dengan spesifikasi saat perencanaan atau tidak.
“Kondisi di lapangan, penyebab utama diawali dari putusnya titik buhul, pertemuan antara titik vertikal dan utama. Saat kejadian, titik itu yang terlemah di antara rangkaian, ini masih akan diteliti di lab, karena belum diketahui kenapa putus,” ucapnya.
Menurutnya, kejadian ambruknya jembatan sepanjang 710 meter tersebut masih menimbulkan tanda tanya besar. Kuat adanya dugaan gaya atau beban yang melebihi kapasitas sehingga kabel-kabel tersebut dapat putus sehingga menyebabkan jembatan ambrol.
Pasalnya, pada saat awal diresmikan tahun 2001 silam, telah dilakukan uji coba dengan menjejerkan truk-truk besar di atas jembatan untuk menguji kualitas dan kekuatan jembatan menahan beban kendaraan.
“Saat dipenuhi truk-truk muatan, tidak terjadi apa-apa. Pertanyaan kenapa tiba-tiba patah? Ada beban atau gaya yang melebihi kapasitas, itu juga masih akan diteliti,” ucapnya.
Namun terkait siapa pihak yang harus bertanggung jawab, Djoko mengatakan hal tersebut belum dapat disimpulkan, karena masih harus dilakukan perhitungan dan bukti-bukti konkret.
Sebab, menurutnya, secara teori tanggung jawab tersebut dapat dilimpahkan baik pada sisi perencanaan, pemeliharaan, konstruksi, maupun pengoperasian. Akan tetapi, hal tersebut harus diperiksa secara detail agar tidak ada pihak yang dirugikan.
“Dari perhitungan dan uji lab akan ditemukan secara persis penyebab utama kesalahannya ada di mana.”
Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Kementerian Pekerjaan Umum akan membentuk Komisi Keamanan Jembatan Baja bentang panjang dalam waktu dekat yang akan mengaudit seluruh kemanan jembatan yang ada di Indonesia.
Saat ini draft tentang pembentukan komisi tersebut sedang dibentuk, sambil menunggu terbentuknya jembatan, tim PU tetap akan mengecek dan mengaudit seluruh jembatan panjang yang ada di Indonesia.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia meminta pemerintah pusat segera membentuk aturan mengenai Standar Operasional Procedur (SOP) tentang jembatan yang sedang dalam pemeliharaan.
Menurut Yudi, belum adanya aturan yang mengikat tersebut menyebabkan pemerintah daerah sering kali membuat aturan sendiri ketika proses perbaikan jembatan.
“Belum ada aturan tentang SOP perbaikan jembatan. Seperti ada unsur kelalaian, karena itu dibutuhkan SOP dari peraturan menteri yang akan menjadi payung hukum saat pemeliharaan atau perbaikan jembatan,” ucapnya.
SOP pembangunan jembatan tersebut meliputi seluruh rangkaian mulai dari gagasan suatu infrastruktur hingga tahapan operasional jembatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, dan perawatan.
Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan PT Humata Karya Ari Widiantoro menjelaskan bahwa sejak diresmikannya pada 2001, jembatan telah difungsikan secara optimal tanpa adanya keluhan dari pengguna jasa.
Sepsifikasi teknis dan design nya pun telag dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditentukan konsultan perencana PT Perencana Jaya.
“Saya tanya kepada enggineer yang melaksanakan, mereka yakin sudah memenuhi syarat dalam spesifikasi teknis untuk proyek tersebut, tidak ada masalah dalam hal teknis pembangunan,” ucapnya yakin. (ln)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
