Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

DPR: Lalu lintas kapal di sungai harus diperketat

 
nonaktive - Arif Gunawan Sulistyono
nonaktive - Arif Gunawan Sulistyono - Bisnis.com 29 November 2011  |  16:31 WIB

 

JAKARTA: Kementerian Perhubungan diminta memperketat aturan lalu lintas danau dan penyeberangan, agar tidak terjadi kembali jembatan runtuh.
 
"Runtuhnya jembatan Tenggarong di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur itu  diindikasikan karena seringnya terjadi kapal tongkang menabrak tiang jembatan, sehingga terjadi pergeseran konstruksi," kata  Anggota Komisi V DPR dari Partai Keadilan Sejahtera Yudi Adiana Widia, Selasa.
 
Dia menambahkan kemungkinan kapal tongkang yang membawa hasil bumi khususnya batu bara yang melintasi Sungai Mahakam dan melewati bagian bawah Jembatan Tenggarong sering menubruk tiang jembatan. 
 
"Karena itu kapal tongkang, tubrukan tidak akan menyebabkan kerusakan di bagian kapal," kata Yudi.
 
Untuk mengantisipasinya, lanjut Yudi, Kemenhub harus perketat rambu-rambu lalu lintas angkutan sungai dan darat. "Apakah sudah ada rambu-rambunya, kalau saya lihat, sepertinya belum ada yah. Tetapi nanti, Rabu ini kami langsung melihat ke lapangan," katanya.
 
Kemenhub mencatat  setiap hari ada 30-40 call ship (lalu lintas) kapal dengan kapasitas masing-masing 70 ton muatan yang lalu lalang di bawah Jembatan Tenggarong.
 
Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub Bambang S. Ervan mengatakan tidak mungkin kapal tongkang menabrak tiang Jembatan Kukar sehingga nenjadi runtuh. 
 
"Kalau kapal tongkang yang tug boat itu menabrak tiang jembatan, berarti kapal itu kandas karena posisi tiang dibagian terluar dekat daratan. Selain itu, kami belum ada menerima laporan adanya tabrakan kapal dengan tiang," kata Bambang.
 
Soal kelebihan muatan, lanjutnya, jembatan itu tidak dilalui truk pengangkut batu bara karena ada ketentuan kategori jembatannya. 
 
"Kalaupun ada, truk harus melalui jembatan timbang untuk mengukur kapasitas muatannya. Operasionalnya menjadi tanggung jawab Pemda setempat sesuai dengan aturan otonomi daerah," kata Bambang. (sut)
 

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Sutarno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top