JAKARTA: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengklaim telah melakukan efisiensi anggaran pengadaan sebesar Rp4 triliun melalui sistem e-procurement pada 2011.Kepala LKPP Agus Rahardjo menyampaiakan pada 2011 transaksi pengadaan barang/jasa pemerintah (PB/JP) melalui sistem e-procurement telah mencapai Rp51,7 triliun dari total anggaran senilai Rp450 triliun.“Dari total anggaran Rp450 triliun di APBN, yang sudah masuk e-proc 2011 ini sekitar Rp51 triliun, dan kita melakukan penghemaran 12% atau Rp4 triliun,” jelas Agus dalam Simposium Nasional Peningkatan Profesionalitas Pengadaan di Jakarta, hari ini.E-procurement merupakan sistem PB/JP melalui transaksi elektronik, sesuai Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Awalnya, LKPP telah meluncurkan sistem ini sejak 2009 dan terus mengalami perkembangan.Adapun transaksi elektronik ini dapat dilakukan dengan E-tendering atau E-purchasing. E-tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia yang terdaftar pada sistem elektronik. Cara pelaksanannya yakni dengan satu kali penawaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan.Sementara itu, E-Purchasing merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.Agus menambahkan melalui transaksi elektronik ini, LKPP berupaya mereduksi potensi korupsi dalam proses pengadaan. Dengan E-procurement, pihak lembaga tidak bisa mengambil kesempatan dalam mengatur peserta lelang atau menentukan pemenang. Agus berharap pada 2012 mendatang transaksi PB/JP melalui elektronik bisa mencapai 40%.“Selanjutnya pada 2013 diharapkan bisa meningkat jadi 75%, dan 100% pada akhir 2014 nanti,” ujar Agus.Selain melalui transaksi elektronik, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) LKPP Agus Prabowo menambahkan pemberantasan korupsi dalam PB/JP juga bisa dilakukan dengan mengembangkan profesionalitas SDM.“Lembaga pengadaan ini perannya cukup penting. Maka itu, penyedia pengadaan harus dibenahi, baik regulasi, institusi maupun individu,” tegasnya.Pengembangan kompetensi SDM, sambung Prabowo, harus didukung oleh pemerintah melalui pemberian insentif bagi menurut dia, penyedia pengadaan akan merasa dihargai dan bekerja keras penuh integritas jika kebutuhannya terpenuhi.“Kalau negara tidak menghargai, mereka tidak mungkin menjadi pasukan melawan korupsi,” ucapnya.Pemberian insentif oleh pemerintah, menurut Prabowo akan digunakan melalui tiga upaya peningkatan profesionalitas. Upaya tersebut antara lain menyusun standar kompetensi kerja dan mengembangkan jenjang karir jabatan fungsional Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (BP/JP). Terakhir, menguatkan organisasi profesi dan unit Pembina jabatan fungsional PB/JP.Dalam kesempatan yang sama, Agus menambahkan pihaknya telah berupaya mengembangkan kompetensi SDM LKPP di tingkat dasar. “Nanti untuk menengah dan advance, kita akan kerjasama dengan profesi sejenis di tingkat internasional,” katanya.Sekretaris Utama LKPP Eiko whismulyadi menuturkan proses pengadaan barang dan jasa tidak hanya persoalan teknis, tetapi juga terkait dengan regulasi, harga, analisa pasar, anggaran, dan perencanaan. Untuk itu, SDM LKPP harus didukung dengan keterampilan dan keahlian dalam setiap bidang pengadaan.“Misalnya urus lelang infrastruktur, penyedia pengadaan harus tahu regulasinya, perencanaan, dan pengadaan yang berkaitan dengan logistik. Ini tidak bisa asal-asalan,” katanya.(faa)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
