JAKARTA: Terkait dengan sikap penolakan beberapa daerah terhadap beras impor, Kementerian Pertanian mengimbau pemerintah daerah agar melihat beras impor itu sebagai kepentingan nasional dalam menjaga pasokan dan stabilitas harga.Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengakui Gubernur Jawa Timur paling keras dalam menyikapi beras impor tersebut. Namun, impor beras itu dalam konteks kepentingan nasional, sehingga daerah seharusnya tidak mempersulit Perum Bulog."Jadi, kalau kepentingan nasional kita tidak dapat mengatakan mempersulit Bulog. Dia [Bulog] punya kewajiban untuk menyalurkan raskin," ujarnya seusai Peringatan HUT ke-40 KORPRI, hari ini.Bahkan, Bulog harus siap untuk melakukan operasi pasar beras saat terjadi gejolak harga di daerah.Sikap Kementan, katanya, beras impor itu asal tidak mengganggu kepentingan petani. "Poin kita berangkat dari sana. Jadi, ketika petani juga tidak punya beras, kemudian juga Bulog juga tidak ada yang lain, kecuali dari impor. Kita terpaksa buat melakukan itu."Dia menegaskan beras impor itu agar tidak masuk ketika sedang panen raya, karena akan mengganggu harga domestik.Rusman berpendapat dalam kondisi musim seperti saat ini, maka berdasarkan perhitungan perlu memperkuat cadangan beras pemerintah dengan melakukan impor.Perum Bulog telah melakukan kontrak impor beras sebanyak 1,6 juta ton dari Thailand, Vietnam, dan India.(api)