JAKARTA: DPR mendesak pemerintah mempercepat penyerapan realisasi pinjaman proyek yang dalam lima tahun terakhir cenderung rendah hanya sekitar 72,9%.Anggota Komisi XI DPR Kemal Azis Stamboel mengatakan percepatan realisasi pinjaman tersebut harus dipergunakan secara produktif dan bukan konsumtif sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara cost maupun benefit.Apalagi ke depan pemerintah akan mengalokasikan lebih dari 80% dana pinjaman proyek luar negeri untuk pembangunan infrastruktur dan energi guna mendorong pertumbuhan secara lebih maksimal.Saat ini, baru sekitar 70% dana pinjaman proyek luar negeri yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur dan energi."Kami di Komisi XI sudah meminta pemerintah ke depan harus memastikan semua pinjaman digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan belanja modal," ucapnya dalam rilis yang diterima Bisnis, hari ini.Kemal menuturkan untuk mempercepat pencairan salah satunya dengan meningkatkan koordinasi dan memonitor pencairan dana pinjaman pada kementerian atau lembaga terkait.Menurut anggota DPR dari Fraksi PKS ini, rendahnya realisasi penarikan pinjaman tersebut dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama sulitnya proses pembebasan tanah dan/atau tidak diperolehnya perijinan penggunaan lahan.Kedua, belum siapnya pelaksana kegiatan karena belum adanya dana pendamping, uang muka, atau belum lengkapnya pelaksana kegiatan. Ketiga, adanya persyaratan tertentu dari pemberi pinjaman (lender) sehingga penyelesaian pengadaan menjadi tertunda.Keempat, penyusunan besaran rencana penarikan yang terlalu optimis.Kelima, adanya dana blokir karena belum terpenuhinya syarat administratif oleh pelaksana kegiatan. (tw)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
