JAKARTA: PT Angkasa Pura II minta kejelasan Kementerian Perhubungan mengenai rencana pembangunan Bandara Karawang. Dengan demikian pengelola bandara ini akan menyatakan minatnya untuk turut berinvestasi membangun bandara alternatif tersebut.Pengembangan bandara harus dilakukan secepatnya untuk mengantisipasi kedatangan tambahan pesawat baru dari sejumlah maskapai yang berekspansi, terutama dari Lion Air yang sudah memesan 23o pesawat Boeing.Direktur Utama PT Angkasa Pura (AP II) Tri Sunoko mengatakan pihaknya harus antisipasi kedatangan pesawat baru yang dipesan Lion Air karena kapasitas Bandara Soekarno-Hatta sudah tidak dapat menampung tambahan pesawat dengan jumlah banyak."Kalau ada kejelasan dari Kemenhub untuk pembangunan bandara di Karawang, sebelah Timur Jakarta, kami akan langsung memberikan pernyataan minat menjadi pengelola dan turut berinvestasi," kata Tri disela-sela Konferensi Indonesia Airport Development Summit (IADS) 2011, Kamis. Konferensi yang berlangsung dua hari ini yakni 23-24 November 2011 diikuti oleh pelaku penerbangan dalam maupun luar negeri.Bahkan sejumlah perusahaan asing yang bergerak dibidang bandar udara menjadi pembicara seperti Airport Council International (ACI) asal Amerika Serikat, Incheon International Airport asal Korsel, ATRICS asal Jerman, dan GMR Airports asal India,Kemudian CASA asal Australia, GVK Group asal India, Societe Concessionaire des Aeroport asal Kamboja, Potters, Japan Airport Terminal (JAT), Oshkosh Corporation, Shell Bitumen, dan ADPI da XY Base.Dia menambahkan pengembangan bandara sangat penting dilakukan secepatnya. Saat ini pihaknya mempersiapkan pengembangan Bandara Soekarno-Hatta khususnya pembangunan landasan pacu atau runway ketiga.
Untuk itu pihaknya harus membebaskan lahan warga seluas 830 hektare ke arah Utara Cengkareng. "Kami beri target deadline pembebasan lahan ini hingga 2014. Kalau tidak bisa, kami cari alternatif," kata Tri.Dia mengklaim untuk pengembangan Bandara Soekarno-Hatta Jakarta ini sudah ada tiga perusahaan asing yang brgerak dibidang penerbangan yang menyatakan minatnya untuk berinvestasi.Ketiga perusahaan asing itu yakni GMR Airports asal India, GVK Group asal India, dan Incheon International Airports asal Korea Selatan. "Ketiganya sudah naksir untuk pengembangan Soekarno-Hatta," katanya. Dirjen Perhubungan Udara Herry Bakti S. Gumay mengatakan pihaknya selaku regulator akan menggenjot peranan swasta, BUMN maupun asing untuk mengembangkan bandara di Tanah Air.Hal ini untuk mengatasi keterbatasan kapasitas tampung sejumlah bandara yang mayoritas sudah over capacity (kelebihan muatan).Pengembangan bandara, lanjutnya, juga berkaitan dengan layanan lalu lintas penerbangan yang termasuk di dalamnya sistem radar.Herry Bakti memastikan layanan lalu lintas penerbangan sudah bisa ditangani oleh satu institusi tunggal pada Januari 2012.Institusi tunggal berupa Perusahaan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (PPNPI) atau Perum Navigasi itu kini tinggal menunggu Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah dalam tahap harmonasi di tingkat Kementerian Hukum dan HAM yang dijanjikan terbit Desember 2011.Herry Bakti mengungkapkan selama ini layanan lalu lintas penerbangan (navigasi atau air traffic services/ATS) dilakukan oleh AP I, AP II, dan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub.Sesuai dengan UU No.1/2009 tentang Penerbangan, layanan navigasi harus dilakukan oleh satu institusi tunggal agar lebih efisien dan terintegrasi secara baik."Januari 2012 kami pastikan Perum Navigasi itu beroperasi, atau tepat dengan berakhirnya masa transisi UU Penerbangan. Kami berharap dengan beroperasinya Perum Navigasi ini maka bisnis penerbangan di Tanah Air juga makin menarik buat investor swasta, termasuk asing," ungkapnya.Sebagai dampak lanjutan dari adanya Perum Navigasi, sistem radar di seluruh bandara di Indonesia akan diintegrasikan oleh radar Jakarta Automated Air Traffic Control System (JAATS)-II di Bandara Soekarno Hatta, termasuk wilayah udara Kepulauan Riau.Untuk sistem radar itu, pemerintah telah menyiapkan dana Rp200 miliar untuk membangun gedung dan sistem radar senilai Rp500 miliar akan diadakah oleh AP II yang siap beroperasi pada 2013."Dengan implementasi Perum Navigasi, seluruh aset navigasi yang selama ini ada di AP I dan AP II akan diambilalih oleh Perum Navigasi. Akan ada hitungannya, AP I dan II itu akan BUMN tentu akan dihitung, atau masuk kantong kiri keluar kantong kanan itu nanti ada mekanismenya, itu nanti saja." (Bsi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
