BALIKPAPAN: Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) meminta pemerintah untuk mengelola pasar dalam negeri guna menghadapi pembatasan ekspor bagi hasil tambang yang rencananya diberlakukan pada 2014.
Wakil Direktur Eksekutif APBI Anim Lukman mengatakan selama ini kebutuhan industri dalam negeri hanya menyerap sekitar 25% dari total produksi batubara sebesar 380 juta metrik ton.
"Sisanya diekspor menuju negara pembeli seperti India, China, Jepang dan Korea,” ujarnya di sela-sela acara The 1st Mining Conference & Expo 2011, hari ini.
Dia mengatakan apabila tidak ada persiapan yang cukup matang dalam mengelola dan meningkatkan pasar dalam negeri diperkirakan ada sekitar 120 juta ton batu bara yang tidak bisa dilepas di pasar. Akibatnya potensi pendapatan bisa menghilang, baik oleh pengusaha maupun pemerintah melalui pajak.
Anim mengatakan pemerintah bisa memanfaatkan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) untuk menggenjot pemanfaatan batu bara dalam produksi dalam negeri.
"Tentu akan ada industri manufaktur yang berkembang. Di situ akan diperlukan energi yang berbahan murah seperti batu bara untuk menekan biaya produksi yang bisa membantu produk kita bersaing dengan produk lain," tuturnya.
Selain itu, pemanfaatan batu bara melalui pembangkit listrik mulut tambang juga bisa menambah potensi pemanfaatan batu bara dalam negeri.
Anim yakin apabila hal ini sukses dilakukan, pelaku usaha pertambangan dalam negeri akan mengurangi volume ekspor yang ada. Bahkan pada 2020, dia memprediksi jumlah ekspor bisa berada di bawah dari penyaluran batu bara untuk kebutuhan dalam negeri. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
