JAKARTA: Pelaksanaan revitalisasi perkebunan tidak berjalan optimal baru mencapai 6,2%, sehingga dapat mengancam penurunan produksi produk perkebunan terutama karet, kelapa sawit, dan kakao.
Data Kementerian Pertanian mencatat revitalisasi perkebunan sejak 2010 sampai dengan Oktober 2011 baru terealisasi Rp1,73 triliun atau 6,2% dari kredit yang disediakan oleh 16 bank Rp27,93 triliun hingga 2014.
Perbankan menyalurkan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) Rp1,73 triliun dengan luas lahan 173.924 ha.
Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perkebunan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Teguh Patriawan mengatakan kegagalan revitalisasi perkebunan akan mengancam penurunan produksi perkebunan.
"Jadi, pertama masalah kesiapan dari petani sendiri ada yang bersedia dan tidak bersedia untuk melaksanakan revitalisasi perkebunan," ujarnya seusai Diskusi Kadin Indonesia tentang Revitalisasi Perkebunan, hari ini.
Realisasi revitalisasi perkebunan kelapa sawit sampai dengan Oktober tahun ini 164.834 hektare dengan kredit Rp7,25 triliun, untuk perkebunan karet 3.915 ha dengan kredit Rp275,99 miliar, sedangkan revitalisai perkebunan kakao seluas 1.094 ha dengan dana Rp37,10 miliar.
Dia menjelaskan dari sisi pengusaha sebagai perusahaan ini enggan menjadi avalis atau penjamin kredit perkebunan rakyat yang menjadi plasma. Selain itu, jika petani rakyat telah memiliki sertifikat tanah, maka perusahaan inti enggan menjadi penjamin, karena petani plasma dapat menggunakan sertifikat sebagai agunan.
Menurutnya, ada 2 kebijakan yang menghambat revitalisasi perkebunan yaitu tumpang tindih peraturan dan persoalan sertifikasi lahan. "Ada kesulitan sertifikasi [lahan], karena soal status lahan. Dengan demikian, itu ada hambatan." (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1669213676.jpg?w=184&h=104)
