JAKARTA: Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan anggaran sebesar Rp36 triliun untuk 103 proyek penanganan infrastruktur jalan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) hingga 2014.
Padahal berdasarkan dokumen dari MP3EI pembangunan infrastruktur jalan membutuhkan investasi sebesar Rp339 triliun dari total kebutuhan investasi untuk penyedian infrastruktur Rp1551,4 triliun
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan anggaran yang dialokasikan tersebut telah lebih dari setengah anggaran Kementerian PU untuk program MP3EI sebesar Rp69 triliun hingga 2014.
Oleh karena itulah, sambungnya, untuk memenuhi penanganan infrastruktur jalan, pemerintah membutuhkan bantuan dari swasta, APBD, dan BUMN sehingga dibuatlah pendekatan pembangunan yang terbagi atas tiga wilayah.
Pertama, wilayah telah berkembang yang secara ekonomi meliputi pulau jawa, Bali, dan Sumatera yang menjasi bagian dari jaringan ASEAN Highway maupun Asian Highway.
"Untuk koridor ini, akan mendorong swasta terutama untuk pembangunan jalan tol, dana APBN tidak banyak masuk," katanya dalam acar Konfrensi Nasional Teknik Jalan ke-9 di Ancol hari ini.
Kedua, wilayah sedang berkembang yang meliputi pulau Kalimantan, Sulawesi, dan NTB. Djoko mengatakan untuk koridor ini, pemerintah akan mendorong swasta masuk namun tetap akan ada alokasi pemerintah terutama untuk pembangunan jalan arteri.
Sementara wilayah pengembangan baru yang meliputi kepulauan Maluku, Papua, dan seluruh NTT, pembangunan seluruhnya menggunakan dana pemerintah karena secara komersil belum menarik. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
