JAKARTA: Pemerintah harus ikut campur dalam produksi pangan dengan memberikan pembiayaan yang dapat diakses petani.
Ketua Yayasan Koperasi Indonesia Adi Sasono perbankan bukan untuk orang miskin dan petani kecil. Namun, bukan pihak perbankan yang salah, karena peraturan yang berlaku sulit untuk memberikan pinjaman kepada petani.
"Skala usaha pertanian masih kecil sehingga sulit mendapatkan kredit perbankan," ujarnya seusai mengkuti acara Forum Discussion Group Pangan Dewan Pertimbangan Presiden hari ini.
Menurutnya, pemerintah harus membuat inovasi bentuk kredit dan pembiayaan untuk petani kecil, industri olahan pangan skala kecil.
Adi menuturkan perlu ada usaha kolektif petani sehingga mampu mengakses kredit perbankan. Jika skala pertanian lebih besar, maka biaya per unit akan semakin rendah, sehingga produk dapat bersaing serta mendapatkan kemudahan kredit perbankan.
Perbankan mempersyaratkan adanya afalis yang menjamin pinjaman petani. Oleh karena itu petani tidak dapat mengakses kredit perbankan dan hanya pertanian skala besar yang menikmati kredit tersebut.
"Kalau negara tidak intervensi, maka petani kecil tidak dapat pinjaman. Pemerintah ambil alih soal jaminan. Bank tidak bisa menolong rakyat miskin. Tugas negara, itu tugas semua kementerian. Itu komitmen utuh dari negara. Kondisi pangan saat ini, katanya sudah defisit, apalagi jika terjadi bencana."
Menurut Adi, untuk membangun kemandirian pangan, maka harus ada komitmen pemerintah dan masyarakat dalam jangka panjang untuk melakukan diversifikasi pangan. Apalagi, komoditas pangan di dalam negeri, katanya, masih defisit. (sut)
.jpg?w=300&h=221)
