Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pemerintah gandeng swasta siapkan jalur KA lingkar Bali

BANDUNG : Pemerintah berencana membangun jalur kereta Api Lingkar Bali sepanjang 550 kilometer menggunakan skema public-private partnership.Deputi Menteri Negara BUMN RI bidang Infrastruktur dan Logistik Sumaryanto Wadayatin mengatakan, saat ini proyek
News Editor
News Editor - Bisnis.com 28 September 2011  |  18:03 WIB

BANDUNG : Pemerintah berencana membangun jalur kereta Api Lingkar Bali sepanjang 550 kilometer menggunakan skema public-private partnership.Deputi Menteri Negara BUMN RI bidang Infrastruktur dan Logistik Sumaryanto Wadayatin mengatakan, saat ini proyek tersebut baru memasuki tahap kajian feasibility study (FS) dan dalam 2-3 tahun ke depan pembangunan diharapkan sudah bisa direalisasikan.“Bali harus mempunyai moda transportasi yang ramah lingkungan dan tidak membenbankan seluruh aktifitas transportasinya hanya pada angkutan jalan raya,” kata Sumaryanto disela peringatan HUT ke-66 PT KAI di Kantor Pusat PT KAI, hari ini.Kajian FS tersebut, lanjut  dia, diharapkan bisa rampung dalam waktu dekat dan pemerintah menargetkan pengerjaan proyek ini pada 2-3 tahun mendatang.Dia menjelaskan, sampai saat ini pihaknya belum menghitung alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk investasi pembangunan ruas rel Lingkar Bali, karena masih harus menunggu hasil FS. Meski begitu, Kamentrian BUMN optimis masyarakat Bali mempunyai kemampuan membayar yang cukup tinggi sehingga ruas ini diproyeksikan bisa mendatangkan keuntungan, apalagi masyarakat Bali dianggap memiliki mobilitas tinggi.“Belum lagi potensi pariwisata di Bali yang sangat besar, dan selama ini hanya bertumpu pada angkutan jalan raya,” jelas dia. Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali untuk membangun ruas jalan tol di sepanjang garis pantai, dinilai sebagai solusi yang efektif dan diharapkan bisa disinergiskan dengan pembangunan rel Lingkar Bali ini.Kementrian BUMN menilai proyek ini kemungkinan besar dibangun menggunakan skema public-private partnership (PPP) karena berbagai pertimbangan.Pemerintah, kata dia, diharuskan terlibat dalam pembangunan mega proyek ini karena nantinya nilai subsidi yang dikucurkan berjumlah besar, sehingga tidak bisa diserahkan kepada swasta sepenuhnya.(api)


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Irvan Christianto

Editor : Lingga Sukatma Wiangga

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper

BisnisRegional

To top