JAKARTA: Kementerian Perhubungan mengendalikan 27 proyek senilai Rp52,81 triliun dalam proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor 6 yakni Papua dan Kepulauan Maluku. Pembangunan akan diawasi secara sub tim kerja per sektor.Berdasarkan data tim kerja koridor ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku untuk Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dikoordinatori Kementerian Perhubungan disebutkan terdapat 59 capaian pembangunan infrastruktur pendukung untuk koridor ini. Ke-59 proyek ini ditanggungjawabi tiga kementerian dan ada beberapa yang belum ada disposisi.Kementerian Perhubungan menangani 27 proyek senilai Rp52,81 triliun, sisanya Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian ESDM. Mayoritas merupakan proyek pembangunan pelabuhan seperti Pelabuhan Kaimana, Papua Barat yang akan menelan dana Rp188 miliar dan periode pengerjaan pada 2011-2014.Proyek di bawah tanggung jawab Kemenhub khusus koridor 6 yang paling banyak menelan dana adalah pembangunan Administrator Pelabuhan (Adpel) Ambon senilai Rp363 miliar. Namun masih ada proyek lain yang belum disposisi penanggung jawab dan menelan dana paling besar yakni Pelabuhan Jayapura, Papua senilai Rp43 triliun yang ditarget mulai 2011-2015 dengan asal investasi campuran.Koridor 6 yang terdiri dari Papua dan Kepulauan Maluku itu akan fokus pada beberapa sektor basis ekonomi, seperti, perikanan, pengembangan agroindustri, dan pariwisata."Dalam waktu dekat kami akan mendorong anggaran pembangunan dan pengembangan ekonomi Koridor 6 untuk program-program prioritas. Misalnya, pembuatan lumbung perikanan, pembangunan bandara di Morotai (Maluku Utara)," tutur Menteri Perhubungan Freddy Numberi usai memimpin rapat Cek Posisi Pembangunan Ekonomi Koridor 6, di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin. Turut hadir dalam rapat tersebut Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan.Freddy menekankan agar fokus pembangunan di Koridor 6 tetap pada komoditas ekonomi, karena itu sektor transportasi dan infrastruktur mendapat perhatian serius demi kelancaran akses distribusi barang. "Ada beberapa hal pembangunan yang akan mengikutsertakan pihak swasta," ujar Menhub.Menhub menambahkan monitoring (pengawasan) pembangunan ekonomi koridor Papua dan Kepulauan Maluku dilakukan sub tim kerja per sektor. "Berdasarkan saran dari semua (peserta rapat) sub tim itu sektoral. Misalnya, ada sektor pertanian, pertambangan, dan lain-lain," kata Freddy.Sub tim kerja sektoral per provinsi itu sebagai perpanjangan tangan tim kerja Koridor Ekonomi 6 yang diketuai Menhub. Banyaknya usulan agar tim kerja tersebut dilaksanakan per sektor karena pendekatan sektoral bisa lebih tepat sasaran. "Mudah-mudahan kita cepat punya dokumen finalnya. Mudah-mudahan (daftar tim kerja sektoral) selesai Jumat ini," ujar Freddy.Pembahasan pembangunan ekonomi Koridor 6 ini merupakan lanjutan pembahasan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Saat ini tim kerja Koridor 6 terdiri dari Freddy Numberi selaku ketua, Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Helmy menjadi Ketua Alternatif, Gubernur Papua dan Kepulauan Maluku sebagai wakil ketua II dan III.Menhub menjelaskan sub tim kerja sektoral tersebut setingkat pejabat eselon II agar rapat-rapat koordinasi ekonomi Koridor 6 dapat berjalan lancar tanpa harus dihadiri seluruh elemen.Pada kesempatan yang sama Gubernur Maluku Karel Alberth mengatakan Pembiayaan pembangunan ekonomi Koridor 6 di Provinsi Maluku hanya 20% yang dibiayai pemerintah, sedangkan sisanya berasal dari investasi swasta sekitar 80%."Dalam pembiayaan pembangunan ekonomi Maluku (terkait MP3EI) ada empat sumber, yaitu APBD, APBN, BUMN dan swasta," kata dia.Salah satu proyek yang didanai Kemenhub ialah pembangunan Bandara Pattimura sebesar Rp10 miliar. Menurut Karel, pihaknya berupaya melakukan beberapa program seperti pengembangan minapolitan, industri galangan kapal, kawasan berikat ekonomi, dan industri pertambangan - migas.Beberapa proyek tersebut diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp146,78 triliun. Khusus proyek lumbung ikan nasional pembangunannya sejak 2011 sampai 2015. (Bsi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
