Importir daging sapi persoalkan kuota

 
Yeni H. Simanjuntak
Yeni H. Simanjuntak - Bisnis.com 23 September 2011  |  19:39 WIB

 

 JAKARTA: Salah satu importir daging sapi mengeluh soal pembagian impor daging sapi yang dinilai tidak adil, karena kuota impor itu hanya diberikan untuk beberapa perusahaan saja.
 
Direktur Utama PT Sumber Laut perkasa dan PT Impexindo Pratama Basuki Hariman mengatakan perusahaanya tidak mendapatkan kuota impor daging tambahan. Padahal, pemerintah telah memberikan kuota impor daging sebanyak 28.000 ton.
 
“Memang kami mendapatkan kuota impor pada semester I dan II tahun ini, tetapi untuk tambahan itu [kuota 28.000 ton] 1 kg pun saya tidak dapat,” ujarnya  hari ini.
 
Padahal, perusahaannya telah mengirimkan surat permohonan impor kepada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Namun, Kementerian Pertanian menyatakan perusahaan itu belum mengirimkan surat permohonan tersebut.
 
Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan telah memberikan surat persetujuan pemasukan (SPP) impor daging sebanyak 17.600 ton dari toal kuota tambahan sebanyak 28.000 ton.
 
Berdasarkan data dari pihak PT Impexindo, SPP itu diberikan sebanyak 15 SPP hanya kepada 5 perusahaan yaitu PT CV Surya Cemerlang Abadi 4.700 ton, PT indoguna Utama 1.600 ton, CV Cahaya Karya Indah 4.300 ton, PT Berkat Mandiri Prima sebanyak 3.500 ton dan CV Prima Jaya Mandiri 1.500 ton.
 
Menurut dia, kelima perusahaan itu sudah di-black list oleh pemerintah, tetapi masih mendapatkan kuota impor.
 
Pemerintah memutuskan memberikan tambahan kuota daging impor sebanyak 28.000 ton untuk periode Oktober 2011 sampai Januari 2012 dengan masing-masing 7.000 ton per bulan.
 
Sementara itu, masih ada sisa 10.400 ton yang belum dikeluarkan SPP. Menurut dia, jika 10.400 ton tersebut dibagi rata kepada 50 impotir, maka masing-masing importir akan mendapatkan volume kecil.
 
Menurut dia, jika data BPS bahwa populasi sapi sebanyak 14,8 juta ekor, maka Indonesia tidak perlu untuk impor lagi.
 
Tridoso Kuntobharoto, Konsultan dari Mukti Konsulindo, mengatakan pembagian kuota impor tersebut tidak adil, karena hanya diberikan untuk beberapa kelompok saja.
 
Menurut dia, hingga saat ini perusahaan itu masih terus mengajukan kuota impor kepada pemerintah. (sut)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top