JAKARTA: Pemerintah akan menerbitkan obligasi infrastruktur khusus untuk membiayai program Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada tahun depan.Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo menuturkan penerbitan obligasi salah satunya untuk memanfaatkan aliran dana masuk (capital inflow)."Selain itu, penerbitan obligasi ini juga ditujukan untuk mengurangi porsi utang luar negeri, dan lebih memanfaatkan pinjaman melalui pasar finansial. Investor juga akan mendapatkan banyak pilihan portofolio investasi di Indonesia," ujarnya akhir pekan ini.Menurut Lukita, rencana penerbitan obligasi pembiayaan MP3EI masih dimatangkan di Kementerian Keuangan.Sejauh ini pemerintah mematok anggaran untuk mengembangkan enam koridor perekonomian di Indonesia dalam program MP3EI sebesar Rp755 triliun, dari total kebutuhan dana sebesar sekitar Rp3.000 triliun.Dana datersebut disediakan dalam bentuk alokasi pemerintah sebesar Rp544 triliun dan pemerintah melalui Public Private Partnership (PPP) sebesar Rp 211 triliun.Dana infrastruktur pemerintah itu dialokasikan untuk pembangunan jalan Rp143 triliun, rel kereta Rp138 triliun, pelabuhan Rp49 triliun, bandar udara Rp14 triliun, energi Rp288 triliun, air Rp8 triliun, telematika Rp102 triliun, dan infrastruktur lainnya Rp13 triliun.Dana infrastruktur itu akan dialokasi di Jawa sebesar 28% dan 72% sisanya atau Rp 542 triliun akan dialokasikan di koridor ekonomi lainnya. Selain itu, pemerintah akan tingkatkan alokasi investasi untuk meningkatkan kemampuan SDM dan Iptek.Dalam kesempatan itu Lukita juga mengungkapkan bahwa Pemerintah akan memperluas cakupan pembiayaan utang dalam negeri ke sektor lainnya, dari selama ini yang terbatas untuk keperluan pendanaan alat utama sistem pertahanan (alutsista).Pendanaan dalam negeri yang dimaksud adalah dari bank komersial. Selama ini nilai pinjaman dalam negeri untuk Alutsista mencapai Rp1 triliun per tahunnya."Hal ini mensyaratkan bank dalam negeri siap untuk membiayai proyek-proyek pemerintah yang lain. Hal ini karena penggunaannya akan diperluas penggunaannya di luar Alutsista, seperti halnya infrastruktur," katanya.Menurut Lukita, perluasan cakupan itu dimungkinkan karena dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pembiayaan utang dalam negeri terbuka untuk membiayai sektor yang lain."Akan tetapi saat ini belum dilakukan, kendati pembiayaan di luar keperluan Alutsista itu dimungkinkan," lanjut Lukita.Pemerintah pada tahun ini akan menyerap pinjaman dari dalam negeri sebesar Rp1 triliun. jumlah tersebut lebih besar dari yang dicatat tahun lalu sebesar Rp394 miliar.Dari jumlah tersebut, realisasi pinjaman hingga akhir Juni mencapai Rp160 miliar atau sekitar 16% dari pagu pinjaman.Sejauh ini, porsi pinjaman dari dalam negeri masih kalah jauh jika dibandingkan dengan pinjaman luar negeri maupun pinjaman ke pasar finansial melalui penerbitan surat berharga negara (SBN). (ea)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
