JAKARTA: Pemerintah harus melakukan sejumlah langkah terobosan dalam meningkatkan produksi minyak kelapa sawit (crude palm oil/cpo) yang berpotensi menurun setelah pelaksanaan moratorium pengelolaan hutan.Pengamat Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam mengatakan ekspansi produksi kelapa sawit akan terhambat hingga 5 tahun kedepan akibat pelaksaksanaan moratorium pengelolaan hutan yang ditandatangani antara Indonesia dengan Norwegia dengan imbalan dana USS1 miliar dolar.Dalam perjanjian yang berlaku sejak 20 Mei 2011 tersebut, pemerintah akan menunda izin baru dalam pengelolaan hutan hingga 2 tahun. Penundaan izin tersebut, termasuk bagi perkebunan kelapa sawit di hutan alam primer dan lahan gambut. "Dengan kesepakatan moratorium tersebut, para pengusaha tidak bisa memperluas lahan kelapa sawit hingga 2 tahun mendatang," ujarnya ketika dihubungi Bisnis, hari ini.Padahal lanjutnya, sebagian dari lahan sawit yang saat ini beroperasi memiliki tanaman yang sudah sangat tua dan membutuhkan peremajaan. "Peremajaan tanaman sendiri membutuhkan waktu 3-5 tahun sebelum dapat berproduksi," ujarnya.Kondisi tersebut, jelasnya, sangat berpotensi untuk menurunkan produksi kelapa sawit dan minyak kelapa sawit. "Kami perkirakan 3-5 tahun mendatang produksi kelapa sawit tidak akan tumbuh dibandingkan dengan hasil tahun lalu," ujarnya.Menurut data Ditjen Perkebunan yang diakses lewat situs resmi Kementerian Pertanian, proyeksi jumlah lahan pada 2011 menurun 4,66% menjadi 8,03 juta hektar dibandingkan dengan estimasi tahun sebelumnya sebesar 8,43 juta hektar.Meski demikian, lanjutnya, pemerintah masih bisa melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan produksi kelapa sawit demi mengatasi keterbatasan lahan. Salah satunya adalah meningkatkan yield dari produksi sawit dalam negeri yang saat ini baru sekitar 50% dari Malaysia."Caranya dengan memberikan bibit kelapa sawit unggul kepada petani, memberikan pupuk dan penerapan teknologi dalam pengolahan," ujarnya.Selain itu, tambah dia, pemerintah juga harus memaksa para pengusaha yang memiliki lahan tidur yang telah berizin perkebunan sawit, untuk mengusahakan lahan tersebut dalam waktu cepat."Kalau perlu pakai ancaman bahwa izin tersebut akan dicabut apabila dalam waktu dua tahun tidak diusahakan," ujarnya.Deputi I Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Heru Prasetyo memperkirakan saat ini ada sekitar 2,8 juta lahan yang telah berizin namun belum diefektifkan dalam usaha sawit. "Kalau lahan tersebut diusahakan maka ekspansi perkebunan masih bisa dilakukan hingga 2015. Padahal moratorium hanya berlangsung hingga 2013," ujarnya.Heru juga menyepakati bahwa Indonesia harus meningkatkan yield hasil produksi yang saat ini masih dibawah Malaysia. "Saat ini yield dari sawit di Indonesia hanya 2,6 ton per hektar, sekitar 40% lebih rendah daripada Malaysia yang sebesar 4,1 ton per hektar," ujarnya.Dengan perbaikan yield hingga menyamai Malaysia, tuturnya, Indonesia akan menghasilkan minyak kelapa sawit sebesar 36 juta ton pertahun.Oil World memperkirakan produksi minyak kelapa sawit dalam negeri pada tahun ini akan meningkat 7,7% pada dibandingkan tahun lalu yang sebesar 24 juta ton. Jumlah tersebut sekitar 49,9% dari total produksi crude palm oil dunia. (20)

---

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru