SEMARANG: Badan Pemeriksa Keuangan menilai kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelolaan keuangan selama ini masih lemah dan menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan negara.

Menurut Anggota BPK Sapto Amal Damandari, harus segera dilakukan pembenahan SDM karena hal itu merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam pengelolaan keuangan negara."Salah satun [pembenahan SDM] melalui kegiatan BPK Goes to Campus ini. Kami mengharapkan ada sinergi dengan perguruan tinggi untuk mendorong terwujudnya pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara," ujarnya seusai acara "BPK Goes to Campus" di Universitas Diponegoro hari ini.Menurut dia, upaya peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan keuangan negara sebenarnya dimulai dari kalangan perguruan tinggi untuk mencetak lulusan yang memiliki kompetensi di bidang itu.Sementara itu, Auditor Utama Keuangan Negara V Sutrisno mengungkapkan dari 524 kabupaten/kota se-Indonesia, BPK telah memeriksa sebanyak 134 laporan keuangan daerah pada 2010, yakni 83 kabupaten/kota di wilayah barat dan 51 kabupaten/kota di wilayah timur."Hasil pemeriksaan sementara yang telah dilakukan ternyata hanya ada 10 daerah yang pengelolaan keuangannya mendapatkan opini WTP, yakni sembilan daerah di kawasan Barat dan satu daerah di kawasan Timur," ujarnya.Dia mengharapkan agar pemerintah daerah dari eksekutif maupun legislatif mampu memahami manfaat hasil pemeriksaan BPK dan bisa menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas SDM di setiap kabupaten/kKota.Oleh karena itu, lanjutnya, opini BPK yang positif dapat berimbas meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sehingga diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengelola sistem keuangan di tahun berkutnya. (ea) www.bisnis.comwww.bisnis-jateng.com

---

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru