4 WKP panas bumi diserahkan ke daerah

JAKARTA : Pemerintah pusat hari ini menyerahkan empat wilayah kerja pertambangan (WKP) panas bumi dengan total kapasitas 493 MW kepada tiga bupati dan Gubernur Jawa Barat.
- Bisnis.com 29 Mei 2011  |  10:30 WIB

JAKARTA : Pemerintah pusat hari ini menyerahkan empat wilayah kerja pertambangan (WKP) panas bumi dengan total kapasitas 493 MW kepada tiga bupati dan Gubernur Jawa Barat.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Luluk Sumiarso mengatakan penyerahan itu sesuai dengan UU No.27/2003 tentang Panas Bumi. Kewenangan pemerintah pusat hanya menyediakan WKP panas bumi dan selanjutnya diserahkan kepada pemda untuk melakukan tender dan menetapkan pemenangnya.

"Yang menyiapkan WKP-nya Kementerian ESDM. Setelah diproses di dalam, dikirimkan ke daerah. Yang melakukan tender itu daerah, yang memberikan izin juga daerah. Kapan mereka akan tender, tergantung kesiapan mereka," ujarnya kepada Bisnis hari ini.

Berdasarkan UU, jika lapangan panas bumi berada di kabupaten/kota maka WKP tersebut menjadi kewenangan bupati. Sedangkan jika berada di antara dua kabupaten/kota (lintas kabupaten/kota), maka menjadi kewenangan Gubernur. "Jika lapangannya berada di lintas provinsi, maka menjadi kewenangan pemerintah pusat."

Adapun empat WKP panas bumi tersebut terdiri dari tiga WKP yang menjadi kewenangan bupati, yakni WKP Bonjol dengan kapasitas 200 MW yang kini menjadi kewenangan Bupati Pasaman (Sumatra Barat), WKP Mataloko dengan kapasitas 63 MW menjadi kewenangan Bupati Ngada (NTT) dan WKP Gunung Endut dengan kapasitas 80 MW menjadi kewenangan Bupati Lebak (Jawa Barat). Sementara WKP Gunung Ciremai dengan kapasitas 150 MW menjadi kewenangan Gubernur Jawa Barat karena WKP tersebut berada di lintas kabupaten.

Luluk mengatakan penyerahan empat WKP panas bumi dalam acara peluncuran Hari Sadar Energi Bersih di Eco Park, Taman Impian Jaya Ancol merupakan simbolis saja, meski sebenarnya bisa dilakukan melalui surat. "Sebenarnya nggak ada masalah, dikirim (pemberitahuannya) melalui surat juga bisa. Tapi karena hari ini momennya sedang bagus, kami lakukan hari ini. Sebelum-sebelumnya sudah melalui surat biasa," jelasnya.

Dirjen EBTKE berharap dengan diserahkan WKP ini kepada pemda diharapkan bisa dikawal pengelolannya sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat terutama masyarakat setempat.

Selain penyerahan empat WKP ini, acara peluncuran Hari Sadar Energi Bersih juga diisi dengan peluncuran Rencana Induk Konservasi Energi Nasional (RIKEN). RIKEN berisi langkah-langkah kegiatan dan target-target pemerintah dalam menggalakkan penghematan energi.

Di samping itu, juga digelar kegiatan penanaman pohon energi, peluncuran label hemat energi, maskot konservasi energi dan penobatan duta energi bersih.

"Dengan labelisasi, jadi yang ada labelnya itu berarti produk itu dijamin efisiensinya. Satu lagi tadi ada icon atau maskot hemat energi. Dengan adanya icon seperti ini kan jadi mudah untuk mendidik anak-anak tentang energi bersih," ujarnya.

Luluk optimistis dengan dicanangkannya Hari Sadar Energi Bersih dapat meningkatkan komitmen, dukungan dan kepedulian masyarakat terhadap pengembangan energi bersih di Indonesia sekaligus menciptakan kultur kehidupan yang bersih dan efisien energi.

"Kami terus berupaya membangun kesadaran masyarakat dalam meningkatkan pemanfaatan energi bersih yang meliputi penggunaan energi baru terbarukan dan konservasi energi serta pemakaian teknologi yang efisien."

Menurut dia, peningkatan penggunaan energi bersih sangat penting terutama untuk menjamin ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang terjadi saat ini. (aph)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top